Jangan Terkecoh Pembubaran Petral

RENCANA PT Pertamina membubarkan anak usahanya, Pertamina Energy Trading Limited (Petral), jelas bukan solusi dan jaminan akan hilangnya tangan mafia di balik impor minyak. Isu utamanya bukanlah Petral dibubarkan atau tidak. Yang lebih penting justru bagaimana agar mekanisme pengadaan bahan bakar minyak semakin efisien dan transparan. Sistem seperti ini memungkinkan audit yang transparan jikalau ditemukan hal-hal yang janggal atau mencurigakan dalam proses pengadaannya.

Rekomendasi yang disampaikan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri juga tak semata-mata meminta Pertamina menutup anak perusahaannya di Singapura itu. Tak ada yang keliru bila perusahaan minyak semacam Pertamina memiliki tangan seperti Petral untuk berdagang minyak secara internasional. Tapi membiarkan Petral jadi pemain tunggal dan memainkan peran sentral dalam mengimpor kebutuhan bahan bakar minyak bagi seluruh negeri sudah terbukti amat rawan karena menjadikannya ajang korupsi.

Masalah yang selama ini dikeluhkan adalah serba misteriusnya formula yang digunakan Pertamina dalam menetapkan pemasok dan harga minyak yang dibelinya dari luar negeri. Dari sanalah dugaan manipulasi dan kecurigaan adanya permainan harga yang merugikan negara bermula. Karena itu pula, sejak beberapa tahun lalu, muncul tuntutan merombak skema impor dengan mengalihkan kewenangan pengadaan ke Integrated Supply Chain Pertamina, agar lebih terawasi.

Upaya Pertamina merespons desakan tersebut patut dihargai. Namun, yang harus diingat, membubarkan Petral saja tak akan cukup. Petral hanyalah satu dari sekian mata rantai persoalan serta jalur pengadaan yang terlalu panjang dan akuntabilitasnya rendah itu. Menggantinya dengan Pertamina Energy Services Pte Ltd pun akan percuma belaka apabila sistem dan tata niaga monopolistik di belakangnya tak berubah. Para calo dan mafia masih akan berpeluang mengambil untung dengan memanfaatkan ruang antara Pertamina dan produsen minyak. Hanya pemainnya yang mungkin berganti, mengikuti kepentingan gerbong rezim yang sedang berkuasa.

Jika benar Pertamina dan pemerintah hendak memperbaiki tata cara pengadaan bahan bakar minyak dan memangkas pemborosan, ruang bermain pihak ketiga itu yang semestinya dipersempit atau bahkan ditutup sama sekali. Pembeli besar seperti Pertamina seharusnya tak punya hambatan untuk bisa berhubungan langsung dengan para pemasok yang memiliki sumber minyak.

Kalaupun nantinya Petral jadi diamputasi, pemerintah perlu juga memastikan semua kasus atau dugaan kecurangan yang sebelumnya terjadi di perusahaan itu masih bisa ditelusuri. Jangan sampai pembubaran ini justru jadi exit strategy dan cara para begal di sana untuk melenyapkan semua bukti. Audit menyeluruh mutlak diperlukan sebelum pemerintah menyetujui rencana penutupan ini.

Membuka peluang persaingan bagi pengadaan minyak untuk pasar dalam negeri bisa dijadikan opsi lain. Dengan demikian, para pemasok akan berlomba memberikan pelayanan terbaik, dan harga pasar yang wajar dengan sendirinya tercipta. Tugas pemerintah adalah mengawasinya dengan ketat agar persaingan itu berlangsung sehat dan tak mengarah pada pembentukan kartel. Masalahnya, cara terakhir ini memang kurang populer dan mungkin akan dianggap terlalu berisiko bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.