Janji 100 Hari Mahathir

material-symbols:fullscreenPerbesar

mahathir

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ahmad Sahidah
Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kemenangan koalisi partai Pakatan Harapan menjadikan Malaysia berubah dalam hitungan hari. Selain menumbangkan Barisan Nasional (BN), koalisi partai yang berkuasa selama 60 tahun di negeri itu, Pakatan telah melakukan banyak hal yang menawarkan gaya politik baru. Perdana Menteri Mahathir Mohamad menerima Abdul Hadi Awang, Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS), yang tak pernah dilakukan oleh BN. Berita yang paling mengejutkan adalah pelantikan Jaksa Agung Tommy Thomas, pengacara non-muslim dan non-Melayu yang diperkenankan oleh Raja Malaysia Sultan Muhammad V.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Isu lain yang tak kalah mengejutkan adalah sikap Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, orang Sikh India pertama yang menjadi menteri, yang mempersoalkan kantor berita Bernama karena membatalkan wawancara dengan Siti Kassim, pegiat hak asasi manusia. Dengan sikap keterbukaan, pemerintahan baru tentu akan menghadapi tantangan keras dari banyak pihak, mengingat Siti Kassim sering kali mengungkap isu-isu yang dianggap sensitif mengenai Islam. Pendek kata, liberalisme Islam akan mendapat tempat dalam media arus utama.

Namun, setelah pesta kemenangan Pakatan, kehidupan kembali normal. Pemerintah dituntut untuk menunaikan manifesto 100 harinya dan janji lain yang akan ditunaikan dalam lima tahun. Setidak-tidaknya, penghapusan pajak barang dan jasa (GST) telah dipenuhi sejak 1 Juni lalu. Keputusan pemerintah ini melegakan karena rakyat merasa terbebani oleh cukai tersebut.

Selain itu, sembilan janji lain yang perlu segera dipenuhi dalam hitungan 100 hari adalah subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, simpanan pensiun (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja) untuk ibu rumah tangga, gaji minimum, penguatan status Sabah Sarawak, peduli sehat untuk warga berpendapatan 4.000 ringgit (hampir Rp 14 juta) ke bawah, penghapusan utang peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), penangguhan pembayaran pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), penyiasatan skandal di perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dan pengkajian megaproyek era pemerintahan Najib Razaq. Sejatinya, proyek kereta api Malaysia-Singapura telah dibatalkan oleh pemerintahan baru, tapi secara resmi perlu melibatkan kedua negara dan pembayaran ganti rugi sebesar 500 juta ringgit (sekitar Rp 1,7 triliun).

Hanya, pernyataan Menteri Pendidikan Maszlee Malik menimbulkan kegusaran. Menurut dia, peminjam PTPTN tetap harus membayar pinjaman biaya pendidikan, sehingga menimbulkan cemoohan dari warganet. Malah, pendukung Barisan Nasional mengolok-olok bahwa, hanya dalam hitungan jari, janji Pakatan tidak ditunaikan.

Wakil rakyat dari Partai Bumi Bersatu Malaysia-partai bentukan Mahathir-memberi alasan bahwa ternyata utang negara yang menumpuk tidak memungkinkan pemerintah menunda pembayaran. Apalagi skim pinjaman PTPTN tersebut juga akan diberikan kepada mahasiswa baru. Apa yang bisa dibuat oleh pemerintahan baru adalah mereka yang masuk daftar hitam karena tak membayar bisa bernapas lega karena masih diizinkan untuk pergi ke luar negeri.

Janji Mahathir yang paling menantang adalah mengusut berbagai skandal korupsi di 1MDB, FELDA, Tabung Haji, dan Majelis Amanah Rakyat (MARA). Komisi Anti-Korupsi telah menggeledah apartemen Najib. Pemberitaan terhadap penggeledahan ini jelas merupakan pukulan hebat bagi Najib karena Komisi tidak hanya menyita uang, tapi juga menyita tas bermerek dan perhiasan yang dikaitkan dengan gaya hidup mewah Rosmah, istri Najib.

Tak pelak, pengangkatan Tommy Thomas sebagai jaksa agung dikaitkan dengan kehendak pemerintah baru untuk menyeret Najib ke pengadilan. Apalagi Najib menyewa pengacara dari The Ashcroft Law Firm, firma hukum yang didirikan Jaksa Agung Amerika Serikat John Ashcroft. Tanpa mengabaikan janji-janji lain, pertaruhan pemerintahan Mahathir untuk mengalahkan Najib di pengadilan akan menjadi drama paling ditunggu dalam politik negeri itu.