Menutup Celah Pembobolan Bank

DUA kasus pembobolan yang terungkap sepekan terakhir patut membuat kita ragu terhadap efektivitas pengawasan industri perbankan. Kasus pertama menyebabkan sejumlah nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) kehilangan Rp 275 miliar, sementara kasus kedua menggerus kas tujuh bank sebesar Rp 836 miliar. Kedua kasus ini mustahil terjadi tanpa peran orang dalam.

Dampak pembobolan bank itu jauh melebihi nilai kerugian materiilnya. Nasabah jadi waswas menitipkan dananya di bank, khawatir nasib buruk serupa menimpa mereka. Manajemen bank pun jadi ekstra-hati-hati memberikan pinjaman, takut ditipu debitornya sendiri. Tanpa kepercayaan, industri perbankan bisa meriang.

Langkah sigap polisi membongkar komplotan pembobol bank di BTN dan tujuh bank lain harus dipuji. Dalam waktu singkat, penyidik berhasil membekuk para pelaku dan kaki tangannya. Gerak cepat polisi berperan memulihkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas industri perbankan.

Modus pembobolan rekening nasabah di BTN sebenarnya tak baru. Dua karyawan bank itu merancang kongkalikong untuk menipu sejumlah nasabah kelas kakap agar setoran dana mereka langsung masuk ke rekening pribadi pelaku. Untuk itu, pelaku memalsukan spesimen pembukaan rekening dan sertifikat deposito milik nasabah. Jika prosedur pengawasan di BTN berjalan, seharusnya tak sulit mengendus pembobolan yang dirancang sejak pertengahan 2015 itu.

Modus pembobolan kedua lebih rumit. Pelaku mengajukan kredit ke tujuh bank dengan menggunakan dokumen palsu, lalu menyuap manajer bank yang seharusnya bertanggung jawab memeriksa kesahihan aplikasi pinjaman. Setelah kredit ratusan miliar rupiah cair, pelaku mempailitkan perusahaannya sendiri. Lagi-lagi, aksi ini tak bakal mulus jika karyawan bank tak terlibat menjadi kaki tangan kejahatan.

Untuk dua kasus pembobolan itu, pengadilan harus memberikan vonis berat kepada semua anggota staf bank yang terlibat. Sanksi yang menimbulkan efek jera efektif mengurangi potensi kejahatan serupa di masa depan. Agar kasus ini tak berulang, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pun perlu diperkuat. Tenaga auditor dan pengawas lain harus ditambah secara proporsional untuk mengimbangi besarnya industri yang harus mereka awasi.

Di lingkungan internal bank sendiri, seleksi karyawan harus diperbaiki. Integritas karyawan harus menjadi faktor utama. Mereka yang bertendensi permisif pada pelanggaran aturan harus dievaluasi. Rekam jejak mereka juga wajib diperiksa agar setiap potensi kejahatan bisa diantisipasi sejak dini.

Modernisasi proses kerja di bank perlu pula ditingkatkan. Keberadaan teknologi digital memungkinkan proses pengajuan kredit dan pembukaan rekening dilakukan tanpa harus bertatap muka. Ini penting untuk meminimalisasi potensi suap dan korupsi. Dengan database online, verifikasi dokumen dan latar belakang calon debitor juga bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Implementasi teknologi finansial penting untuk menutup semua celah pembobolan.

Di atas semuanya, faktor terpenting adalah kehati-hatian nasabah sendiri. Dalam kasus pembobolan BTN, nasabah seharusnya tak boleh mempercayakan proses pembukaan rekening depositonya kepada orang lain.

Serangkaian pembobolan itu merupakan alarm yang mengungkap rentannya industri perbankan kita. Langkah-langkah perbaikan tak boleh ditunda.