Pengaduan Ke DPR:Dan Komposisi DPRD

BANYAK utusan rakyat dari berbagai daerah langsung datang mengadu ke DPR Pusat. Para anggota DPRD sendiri banyak yang menanggapi gejala ini. Yang kami anggap menarik adalah pendapat Bapak A.A. Navis dan Ramli, masing-masing anggota DPRD Tk. I Sumatera Barat dan DPRD Tk II Sumatera Barat Utara. (TEMPO, 7 April). Memang betul, komposisi anggota DPRD terlalu banyak berasal dari pegawai negeri/pegawai daerah, dan dari ibukota kabupaten pula, atau berdomisili di kota kabupaten. Malah bupati kepala daerah ikut menggarap dan menentukan calon anggota DPRD yang berasal dari pegawai negeri/daerah itu. Jadi mental anak buah tetap terpelihara, sehingga bapak buah tak ada yang berani mengusik. Bagi pegawai negeri/daerah, terpilih sebagai anggota DPRD merupakan suatu mercy: beberapa kemudahan atau fasilitas akan diperoleh selama menjadi anggota DPRD income bertambah, kredit skuter tentu diperoleh. Ketimbang direcall atau kedudukannya terancam, lebih baik diam saja, toh tak ada aturan yang melarang membisu. Maka impotenlah si anggota dewan di daerah itu, dan ini sudah diketahui rakyat. Lain kali, supaya komposisi anggota DPRD ini ditinjau. Kalaupun tak ada jalan keluar yang pantas, boleh saja diambil dari pegawai negeri -- tapi jangan yang majikan langsungnya bupati kepala daerah. P. LAMPIAN Kampung Tanjung Puri, Sintang, Kalimantan Barat.