Revolusi Belum Usai

Kasijanto Sastrodinomo
Pengajar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

KETIKA berunjuk rasa sekitar akhir Januari lalu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih berseru bahwa demo itu merupakan ”kristalisasi menuju revolusi mengganti pemerintahan Yudhoyono-Boediono” (Tempo, 1-7 Feb ruari 2010). Revolusi memang belum (atau tidak) terjadi, tapi penggunaan kata itu mengisyaratkan bahwa para pendemo tengah membayangkan suatu perubahan mendasar dan radikal seperti terjadi dalam revolusi besar di Prancis atau Rusia: pembongkaran terhadap struk tur lama dan menggantinya dengan struktur yang gres sama sekali. Suatu revolusi yang sebenarnya mengutip Goenawan Mohamad (dalam antologinya, Setelah Revolusi Tak Ada Lagi, 2004) telah usai.

Gambaran perubahan besar itu juga terjadi sekitar 65 tahun lalu ketika kata revolusi bagaikan mantra yang terus-menerus diserukan kaum patriot. Revolusi itu sendiri ditamsilkan sebagai ”rahim” yang melahirkan negara-bangsa baru: Indonesia merdeka. Juga patut dibanggakan bahwa diantara bangsa di Asia Tenggara yang pernah mengalami kolonialisme, hanya Indonesia dan Vietnam yang merebut kemerdekaan melalui perjuangan revolusioner. Namun, berbeda dari Revolusi Prancis ataupun Rusia yang merupakan penjungkirbalikan golong an sosial dalam tubuh besar kedua negeri itu, Revolusi Indonesia tidak mengubah struktur sosial secara berarti kecuali mengusir penjajah. Tidak ada ancient regime yang tercabut sampai akar-akarnya seperti di Prancis; juga tidak ada Bolshevik, golongan sosial mayoritas lapis bawah, yang menggusur elite kekaisaran seperti di Rusia.

Makna kata revolusi, dengan demikian, mesti dilihat latar sosio-historisnya. Kini, imajinasi tentang revolusi tak melulu perang dan kekerasan, tapi juga ”wajah romantik” sebuah perubahan. Istilah revolusi kontemporer seperti revolusi vodka, revolusi beludru, revolusi mawar, dan revolusi oranye yang terjadi di beberapa negara bekas Uni Soviet dan sekutunya seakan menyaput karakter teror sejarah revolusi masa lalu negeri itu. Revolusi mutakhir umumnya berjalan damai meski terjadi silang politik. Sebutan tentang revolusi yang terkesan puitik mungkin merefleksikan kesadaran baru: betapapun pahit suatu revolusi, pada hakikatnya demi ”kelahiran kembali” yang lebih baik. Dalam artian ini, menurut Piötr Sztompka, penulis masalah perubahan sosial di kawasan Eropa Timur, ”revolusi adalah tanda kesejahteraan sosial”.

Pada awalnya, kata revolusi memang tak menyenggol politik. Dalam publikasi yang tergolong dini, kata itu digunakan Nicholas Copernicus ketika menyusun On the Revo lutions of the Heavenly Spheres pada abad ke-14. Astronom Polandia itu membahas teori heliosentrik tentang perputaran Bumi mengeli lingi Matahari. Jadi, di sini revolusi bermakna umum ’putaran’. Dalam antropologi, konsep Revolusi Neolitik melukiskan perubahan komunitas berburu yang terbatas menjadi masyarakat berproduksi yang lebih luas. Perubahan semacam itu, tulis Anthony Smith dalam The Ethnic Origins of Nations (1988), pasti ditandai oleh rangkulan identitas kultural yang baru sama sekali.

Barangkali John Locke, filsuf Inggris abad ke-17, yang menggiring kata revolusi ke arena bahasa politik, berwatak keras. Pandangannya tentang batas kewenangan negara agar terhindar dari tirani (dalam Second Treatise on Civil Govern ment, 1690) telah mengipasi masyarakat sipil untuk terus-menerus memelototi tingkah penguasa. Menurut Locke, suatu pemerintahan dibangun dengan tujuan melin dungi property warganya secara adil. Karena itu, jika suatu pemerintah an tak mampu memenuhi ”hak alami ah” warganya tersebut, semisal men jamin kebebasan dan kesejahteraan, rezim itu layak dimakzulkan, bila perlu secara paksa alias direvolusi.

Tak mengherankan jika revolusi menghantui mereka yang tengah bertakhta di pucuk kekuasaan. Namun Bung Karno selama berkuasa justru terus-menerus mengobarkan kosakata revolusi dalam makna yang berwarna. Dia tampak bangga menyandang sebutan Pemimpin Besar Revolusi, dan meyakini bahwa revolusi tak pernah selesai. Perang kemerdekaan (1945), misalnya, dia sebut revolusi formil untuk mewujudkan negara-bangsa. Setelah itu, revolusi berarti koreksi terhadap penyelewengan praktek bernegara, termasuk retooling mental aparatur pemerintah agar berlaku layaknya abdi rakyat. Dalam pidato 17 Agustus 1963, Bung Karno memaknai revolusi sebagai pendorong membangun bangsa, yang perlu kader siap kerja keras, ”bukan kader yang hanya pethénthang-pethènthèng saja jual bagus”.

Cukup aneh, beberapa kamus sejarah, seperti Macmillan Dictionary of Historical Terms suntingan Chris Cook (1990), mengabaikan lema revolusi. Sementara itu, David Weigall, penyusun terminologi sejarah dalam History Skills (1996), melihat istilah revolusi telah terdevaluasi akibat luasnya penerapan. Cukup beralasan. Buktinya, di Indonesia, versi sebuah iklan sabun cair, kini sedang berge rincing revolusi mencuci piring.