Sah

Ini bukan sebuah rapat gelap. Memang luar biasa: sebuah pertemuan politik pada zaman Jepang. Mereka bertemu pada pagi hari sebulan sebelum 17 Agustus 1945 itu, di sebuah gedung besar di daerah Menteng, Jakarta. Sebagian besar berjas dan berpantalon putih, berpeci atau tidak, dan bercakap dengan pelbagai aksen. Mereka anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, yang dibentuk penguasa Nippon. Komite itu berarti "Panitia Persiapan Kemerdekaan". Kemerdekaan hari itu adalah kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Penjajahan Jepang sama sekali tak disinggung. Bahkan Sang Tenno atau Maharaja yang bersemayam di Tokyo itu kadang disebut dengan hormat. Tapi persoalan besarkah kehadiran Jepang di sini? Barangkali bukan. Orang-orang yang bertemu di sebuah gedung di Menteng itu mungkin melihat ada suatu kesempatan yang tak bisa diabaikan: penguasa Jepang sedang kalah perang dan membuka pintu. Kenapa mereka yang bertahun-tahun menginginkan kemerdekaan Indonesia itu harus cerewet? Maka, mereka pun tak bertanya, apa alasan komandan balatentara Jepang di Jawa—yang sebelumnya mencekik rakyat, menebas leher, mengirim orang ke kerja paksa—membentuk Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Mereka yang datang itu juga tak bertanya, benarkah mereka sepenuhnya mewakili rakyat jajahan. Bung Karno hadir. Ia sudah dikenal luas sebagai salah satu pemimpin pergerakan nasional, tapi ia belum dipilih rakyat. Juga Bung Hatta. Orang-orang kiri yang pernah dibuang untuk kemerdekaan tak akan melihat ada seorang komunis pun yang diundang. Tan Malaka tak ada. Syahrir tak ada. Sementara itu Supomo yang agak gemuk dan mulai botak itu mewakili apa, diutus siapa? Kenapa ahli hukum itu, yang pernah bekerja untuk pemerintah Belanda, cukup dominan posisinya dalam sidang-sidang? Tapi kaum revolusioner tak pernah menanyai diri sendiri. Mungkin itu sebabnya yang terjadi menjelang Agustus 1945 itu disebut sebuah "revolusi". Kaum revolusioner tak pernah berhenti sejenak dan bertanya sah atau tidaknya peran mereka untuk membuat sebuah perubahan besar dalam hidup orang ramai. Di Amerika, Thomas Jefferson dan lain-lain juga tak bertanya siapa yang memberi mereka hak untuk mengatasnamakan semua penghuni koloni Inggris itu, ketika mereka bikin pernyataan kemerdekaan pada Juli 1776 itu. Tak pernah ada referendum untuk melihat siapa yang setuju kemerdekaan dan siapa yang setuju integrasi. Jefferson dan lain-lain cuma datang sebagai utusan daerah masing-masing, dan bilang: "In the name and by the authority of the good people of these colonies". Dan dengan itu mereka membubuhkan tanda tangan mereka. Tapi bukankah dengan demikian, bukan mereka yang menghasilkan tanda tangan, melainkan "tanda tangan itu [yang] menciptakan sang penanda tangan"? Itulah persoalan yang dikemukakan Derrrida. Dalam sebuah ceramah di Universitas Virginia tahun 1976, pemikir poststrukturalis itu mempersoalkan deklarasi kemerdekaan Amerika dengan mengatakan bahwa sebelum dokumen itu ditulis, "rakyat" atau "bangsa", yang disebut di sana, tidak ada, sebagai sebuah kesatuan. Justru dengan tanda tangan itulah, rakyat atau bangsa itu ("the people") melahirkan diri sendiri. Dan begitu lahir, si rakyat memberi diri sendiri hak untuk menyusun dan menyetujui deklarasi itu. Dengan kata lain, ada yang berputar-putar di sini. Putaran itu menyebabkan sesuatu yang tersembunyi jadi tak tampak. Dokumen itu menyebut "the good people of the colonies". Tapi di antara penanda tangan Deklarasi tak ada orang hitam, tak ada orang Indian. Di antara The Founding Fathers itu juga tak ada perempuan. Dalam pada itu, Jefferson dan lain-lain toh mengklaim bahwa kebenaran yang mereka yakini adalah "self-evident". Namun, bisakah kebenaran terbukti dengan sendirinya? Dapatkah kebenaran datang tanpa melalui perdebatan—seakan-akan semua telah selesai dan tersedia, setelah "manusia" (artinya para penanda tangan itu) menemukannya? Bagaimanapun, nama Tuhan disebut sebagai sang "Pencipta", dan kita pun menghadapi sebuah statemen yang menyilaukan—tentang sesuatu yang seakan-akan datang dari kemaha-agungan, tak terikat waktu, tak terpaut dengan satu pihak. Tapi jangan silau, begitulah kurang-lebih maksud Derrida. Bukan maksudnya ia menganggap kosong Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ia hanya mau mengemukakan bahwa benar atau tidaknya pemikiran Jefferson hanyalah nisbi, juga tentatif. Padanya tak ada fondasi yang tak tergoyahkan, baik Tuhan atau apa pun. Fondasi adalah sebuah ilusi. Tapi di sini kata belum putus. Tanpa fondasi pun, sebuah argumen bisa punya kelanjutan dalam sejarah. Deklarasi Kemerdekaan Amerika itu disusun dengan mengklaim diri sebagai pembawa sesuatu yang universal. Seperti halnya mukadimah konsitusi—yang kini disebut "UUD 1945"—yang disusun oleh para anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai di Menteng 54 tahun yang lalu, ketika mereka menyebut bahwa "sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa". Klaim ini, mau tak mau, membawa tuntutan pada dirinya sendiri. Deklarasi di Virginia dari tahun 1776 dan naskah di Jakarta tahun 1945 itu lahir dari manusia dan pikiran yang terbatas. Tapi jika teks itu bukan omong kosong, tanpa menjadi sakral, ia selalu harus lulus dalam pembuktian. Ujian harus datang dari waktu ke waktu. Ia dimulai dari keraguan, dari pertanyaan dan bahkan dari bantahan. Jika ia gagal, ia tidak membawakan sesuatu yang berlaku untuk siapa saja, kapan saja. Di depannya: keranjang sampah sejarah. Goenawan Mohamad