Setelah pasar dunia dibuka

PENYELESAIAN perundingan perdagangan Putaran Uruguay (PU) 15 Desember lalu amat melegakan. Di tengah ekonomi Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain yang masih terus dilanda resesi, memang tak mudah mencapai kesepakatan membuka pasar lebih lebar. Naluri pertama dalam keadaan resesi ekonomi: melindungi pasar dalam negeri sendiri. Bila akhirnya anggota GATT menyetujui paket pembukaan pasar, itu membuktikan bahwa semua menyadari, bila PU sampai gagal, dunia akan semakin terancam bahaya menguatnya proteksionisme yang mengarah ke fragmentasi pasaran global. Sejarah menunjukkan, keadaan seperti itu akan sangat merugikan semua pihak. Salah satu keistimewaan PU ialah keberhasilannya mencakup bidang-bidang yang selama ini "kebal" terhadap disiplin GATT: perdagangan hasil pertanian, jasa, dan tekstil. Juga telah disepakati bidang baru yang selama ini tidak biasa dicakup dalam perundingan perdagangan: perlindungan terhadap hak milik intelektual, seperti hak cipta dan hak paten. Kesemuanya ini, bersama-sama dengan perdagangan barang biasa, dimasukkan ke dalam suatu sistem perdagangan yang terbuka dan berlandaskan peraturan hukum internasional yang lebih kukuh. Hasil PU pasti tidak sempurna. Tiap negara bisa dengan mudah menyebutkan bagian persetujuan yang kurang memuaskan. Tapi perundingan tidak bisa dilakukan tanpa batas waktu. Mengapa PU sampai memakan waktu tujuh tahun? Sebab utamanya, ia terlalu ambisius, terlalu banyak masalah ingin diselesaikan sekaligus. Agenda PU sangat luas karena setiap negara mempunyai masalah yang dianggapnya penting, dan karenanya harus masuk acara. Kemudian ditentukan bahwa keseluruhan mata acara merupakan satu paket yang utuh dan kesepakatan harus tercapai di semua bidang agar tercapai hasil yang "seimbang". Karena pengaitan satu mata acara dengan mata acara lainnya dalam perundingan menjadi prinsip all or nothing, perundingan berjalan amat lambat dan alot. Hasil PU diperkirakan akan membawa manfaat bagi semua negara. Ada yang langsung, berupa perdagangan yang meningkat akibat penurunan tarif bea masuk. Ada yang tak langsung, melalui peningkatan pendapatan dan daya beli konsumen. Tapi dampak positifnya lebih banyak, sedangkan dampak negatifnya terkonsentrasi pada cabang-cabang industri tertentu yang meng- alami kesulitan akibat persaingan yang meningkat. Satu perkiraan oleh Sekretariat GATT, dampak PU meningkatkan pendapatan dunia US$ 230 miliar setahun, sedangkan perdagangan dunia pada tahun 2005 akan 12% lebih tinggi (atau US$ 745 miliar lebih besar) daripada tanpa persetujuan PU. Kenaikan terbesar diperkirakan terjadi pada perdagangan garmen (naik 60%), tekstil (34%), hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan (20%), serta makanan dan minuman (19%). Angka-angka Sekretarian GATT juga menyatakan, di bidang tarif, bea masuk impor negara-negara industri dari negara- negara sedang berkembang akan menurun dari rata-rata 8% menjadi 5.6%. Jumlah pos tarif impor barang asal negara sedang berkembang yang bebas bea masuk akan bertambah dari 22% menjadi 45% dari seluruh pos tarif negara industri. Mengenai perdagangan tekstil dan garmen, kalau Multifiber Arrangement (MFA) dihapuskan, meskipun akan menghilangkan quota rent, ekspor negara sedang berkembang ke AS akan naik 20.5% untuk tekstil dan 36.5% untuk garmen. Ekspor negara sedang berkembang ke negara-negara OECD dapat meningkat 82% untuk tekstil dan 93% untuk garmen. Kalau tarif impor juga dihapuskan, ekspor negara sedang berkembang ke negara-negara OECD dapat meningkat 135% untuk garmen dan 78% untuk tekstil. Di bidang kelembagaan, sudah lama dirasakan, salah satu kelemahan sistem GATT ialah tidak adanya suatu badan yang bertugas dan berwenang mengawasi dan menjaga agar semua anggota mematuhi aturan main yang telah sama-sama disepakati. Kekurangan itu sekarang akan diperbaiki dengan pembentukan World Trade Organisation (WTO). Sebenarnya, sewaktu pembentukan GATT pada tahun 1947, telah ada usul membentuk International Trade Organisation (ITO), sebagai satu dari tiga sokoguru sistem Bretton Woods (di samping IMF di bidang moneter dan IBRD di bidang pembiayaan pembangunan). Tapi gagasan tersebut ditolak oleh Amerika karena Kongres khawatir itu akan mengurangi wewenangnya dalam menentukan kebijaksanaan perdagangan negeri itu. Kini, dengan WTO, GATT akan "bergigi" karena badan ini akan diberi wewenang cukup untuk menjaga disiplin anggota. Di lain pihak, dengan pembentukan WTO yang berwibawa, diharapkan pemerintah Amerika tidak lagi leluasa mengambil tindakan sepihak (unilateral) dengan menggunakan ketentuan Seksi 301 dari undang-undang perdagangannya. Disiplin anggota dengan demikian akan lebih banyak diawasi oleh suatu badan dan bukan oleh satu atau dua negara besar saja. Inti pokok hasil PU ialah pembukaan pasar. Indonesia sepan- tasnya menyambut gembira hasil tersebut, mengingat pertumbuhan ekonomi yang pesat selama ini dimotori oleh perdagangan ekspor yang cepat, khususnya ekspor hasil industri. Kesinambungan pertumbuhan itu banyak bergantung pada pasaran dunia yang tetap terbuka. Tanggapan beberapa pejabat pemerintah, seperti Menteri Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, dan Ketua Bappenas, maupun kalangan dunia usaha, cukup membesarkan hati. Mereka dengan tepat menerima tantangan yang akan kita hadapi dengan menekankan pentingnya melanjutkan usaha peningkatan efisiensi, produktivitas, ketahanan, dan fleksibilitas industri dalam negeri. Mereka tidak membuat kesalahan dengan mengutamakan peningkatan perlindungan atau subsidi menghadapi persaingan yang akan semakin ketat. Dengan demikian, pemerintah telah memberi isyarat yang besar kepada masyarakat arah kebijaksanaan ekonomi yang akan ditempuh di masa mendatang. Indonesia tidak bisa menghindar atau berpaling dari persetujuan GATT. Risikonya terlalu besar. Kita akan tergeser ke pinggiran dalam percaturan ekonomi dunia, dan akan ditinggalkan oleh negara lain, termasuk negara-negara tetangga. Kita tidak boleh memandang enteng kesulitan yang akan timbul dalam usaha penyesuaian terhadap keadaan ekonomi dunia yang berubah. Tapi arah yang benar kiranya sudah jelas. Tantangan yang dihadapi ialah bagaimana memperkuat perekonomian nasional tanpa melanggar aturan main internasional.