Tafsir Baru Saddam Hussein

"Anda Saddam Hussein?"
"Ya, Saddam Hussein, Presiden Republik Irak."
"Di mana Anda tinggal?"
"Di setiap rumah bangsa Irak." (Saddam Hussein, mantan presiden Irak, menjawab pertanyaan hakim).

Hari itu, Kamis 28 Juni, hari yang membelah masyarakat Irak. Saddam Hussein, sosok yang berkuasa mutlak sepanjang 30 tahun di tanah Irak, dihadapkan ke pengadilan. Saddam tidak diadili. Dia diperiksa, dan hakim hanya meminta dia menandatangani surat dakwaan dengan tujuh poin yang semuanya bermuara pada satu kesimpulan: tindak kriminal melawan kemanusiaan.

Dari beberapa fotonya di pelbagai media, Saddam sebenarnya kelihatan lebih kurus, lebih tua dibandingkan dengan saat ia tertangkap di sebuah lubang persembunyian di dekat kota kelahirannya, Tikrit, akhir tahun lalu. Tapi masyarakat cepat membedakan: waktu itu Saddam tak berdaya, letih dan terhina; kini dia menantang, acap menyemburkan amarahnya kepada si pemeriksa yang disebutnya antek Amerika Serikat.

Masyarakat Irak memang terbelah. Sebuah jajak pendapat sederhana yang digelar sebuah radio swasta, Radio Dijla, menunjukkan: 45 persen penelepon menghendaki Saddam Hussein dieksekusi, 13 persen lebih senang melihat dia diadili, dan terakhir?inilah yang paling banyak dibahas?41 persen memilih dia dibebaskan. Angka sebesar itu diperkirakan meliputi aspirasi mereka yang tidak menyukai Saddam tapi ikut merasa terwakili dan bangga oleh pembangkangan Saddam.

Persoalan harga diri sebuah bangsa sering menjadi penghalang aneka pendekatan pragmatis untuk menyelesaikan masalah berat. Hal yang juga terjadi di Irak dewasa ini. Dari "siapa memperoleh bagian dari proyek rekonstruksi negeri itu", hingga "siapa mengadili siapa" dalam pengadilan Saddam dan 11 pembantu tertingginya.

Saddam telah ditafsirkan kembali: jauh lebih besar dan manis ketimbang aslinya. Sekarang Saddam adalah simbol kebanggaan Irak yang raib begitu pasukan koalisi Amerika menduduki negeri itu secara militer, 18 bulan lalu.

Simbol yang menjadi semakin bermakna tatkala suasana darurat tak kunjung berakhir, ketika teror dan ketidakpastian menghadang setiap saat, bahkan juga bagi Washington. Beberapa jam sebelumnya, pasukan pendudukan Amerika Serikat telah menyiapkan sebuah seting politik yang tak terlalu cerdik, namun menyiratkan hasrat menampilkan citra demokratis dan fair. Kamis itu, Coalition Provisional Authority (CPA), pemerintah pendudukan Amerika di Irak, dinyatakan berakhir. Dan Paul Bremer, pimpinan CPA, menanggalkan rompi anti pelurunya, seraya mengenakan setelan jas-dasi, dan pada hari itu juga terbang meninggalkan Irak.

Tapi Bremer bukan Shane, koboi legendaris Amerika yang membebaskan penduduk kota dari kebatilan lalu pergi sendirian ke arah matahari terbenam. Tak ada tangis kesedihan dan kerinduan yang mengiringi kepergian itu. Yang ada adalah pengumuman perdana menteri pemerintahan interim Iyad Allawi bahwa Saddam akan diperiksa dengan hukum Irak, dalam pengadilan Irak.

Yang tak dikatakan Allawi namun diketahui semua orang adalah Saddam masih di bawah pengawasan Amerika, begitu juga pemerintahan interimnya.

Pemerintahan interim Irak, sosok yang bakal mengadili Saddam itu, muncul sebagai produk paska perang. Dia pemerintah kaum pemenang, dan akan membuktikan kemenangannya melalui aneka macam pengadilan terhadap lawan-lawan politiknya. Tapi dia juga pemerintah yang memperoleh kemenangannya melalui tangan orang lain (baca: pasukan koalisi Amerika Serikat), dan berupaya mendapatkan legitimasi layaknya negara demokratis yang berdaulat. Bisa dibayangkan, pengadilan macam apa yang bakal digelar oleh pemerintahan yang tak dipilih rakyat itu.