Tantangan Terberat Gus Dur-Mega: Pemulihan Ekonomi

PASAR tidak alpa memberi respons pada 20 dan 21 Oktober lalu, ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri memenangi voting dan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 1999-2004. Rupiah menguat sampai 400 poin dan indeks harga saham gabungan melampaui angka 616. Stanley Fischer dari IMF menyatakan akan mencairkan pinjaman pada November 1999, sementara Jepang akan kembali mengimpor plywood dari Indonesia. AS, yang sejak geger Timor Timur menunjukkan amarahnya, sekarang pasang muka manis seraya menawarkan bantuan tanpa syarat kepada Indonesia. Bantuan itu, katanya, untuk pembangunan demokrasi dan ekonomi negeri ini. Semua respons itu positif, pertanda awal yang baik. Tapi kemudian disusul pandangan, komentar, dan saran—yang juga baik, tapi bisa memanaskan telinga. Penolakan kepada muka-muka lama, misalnya, dan informasi yang menyebutkan bahwa para pelaku pasar akan menunggu siapa yang diserahi jabatan Menteri Keuangan terasa bernada provokatif. Begitu pula kabar miring tentang Dewan Ekonomi Nasional berikut sederet nama, yang rupanya sempat mengusik sanubari para pengamat dan pakar ekonomi. Dalam suara-suara itu tersirat ketidaksabaran dan kecemasan. Masalah pemulihan ekonomi memang mendesak, begitu pula tuntutan agar kita secepatnya keluar dari keterpurukan ekonomi yang "mencengkeram" selama dua tahun terakhir ini. Pemecahan yang tepat dan cepat sangat diperlukan karena ekonomi sudah terlalu rapuh. Anggaran pemerintah amat banyak mengandalkan pinjaman luar negeri, ekspor rendah dan terhambat, investasi hampir-hampir nol, jutaan penganggur menunggu lowongan kerja, sektor riil belum mulai menggeliat, dan rekapitalisasi perbankan tersendat. Sementara itu, masalah utang luar negeri perlu diutamakan karena restrukturisasinya belum juga mencatat kemajuan berarti. Kalau ada yang mengatakan rezim Soeharto dan pemerintahan Habibie mewariskan bom waktu, kiasan itu tepat sekali. Tangan-tangan cekatan tim ekonomi dalam kabinet Gus Dur dan Mega diharapkan dapat menjinakkan bom waktu itu. Makin cepat, makin baik. Dua hal yang sangat ditunggu pekan ini: susunan kabinet dan susunan tim ekonomi yang dipimpin Gus Dur dan Mega. Tiga agenda ekonominya barangkali ini: menguatkan dan menstabilkan kurs rupiah, meneruskan dan meluruskan program rekapitalisasi perbankan, membenahi masalah utang di samping mencari berbagai peluang untuk meningkatkan penerimaan negara. Andaikata strategi untuk ketiga agenda utama itu sudah tersusun, maka realisasinya wajib mengharamkan adanya kebijakan yang tiap kali berubah-ubah—seperti yang direkayasa tim moneter Habibie ketika BPPN mencairkan piutang Bank Bali. Selain itu, jangan sampai terjadi distorsi, seperti dilakukan Ketua BPK ketika "mencekal" laporan long form PwC tentang skandal Bank Bali. Kedua prasyarat itu mutlak hukumnya karena untuk tahap awal pemulihan ekonomi yang babak-belur ini, kepercayaan pasar merupakan faktor kunci. Prasyarat yang juga cukup penting adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk para pelaku bisnis, sesuatu yang sudah lama merupakan tekad Megawati. Dengan ketiga prasyarat terpenuhi, insya Allah, bom waktu dapat dijinakkan. Setelah itu, barulah roda ekonomi menggelinding pada rel yang benar; dan kemudian mungkin bisa dipikirkan sebuah reorientasi, misalnya dengan memberdayakan sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, seraya menomorduakan sektor industri.