<font size=1 color=#FF9900>GEDUNG DPR</font><br />Renovasi Pantang Mundur

PLAKAT permintaan tidak merombak ruangan itu ditempel di sejumlah pintu, lantai tiga hingga 19, gedung Nusantara I, Dewan Perwakilan Rakyat. Di lantai 11, markas Fraksi Partai Golkar, bahkan ada tulisan ”RUANGAN INI TIDAK DIRENOPASI”—mungkin saking bersemangatnya.

Sekretariat Dewan mulai memoles gedung Nusantara I pada 8 November lalu, ketika anggota Dewan libur panjang. Mereka merombak 550 ruang kerja serta menambah 10 ruang baru untuk anggota Dewan periode 2009-2014. Sekretariat menganggarkan dana renovasi, ditambah furniturnya, Rp 33,4 miliar.

Dana renovasi inilah yang jadi soal. Sejumlah fraksi mengajukan keberatan, antara lain Fraksi Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan ruang kerjanya belum perlu direnovasi karena masih layak pakai.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryama M. Sastra, mengatakan renovasi itu tak perlu biaya besar. Setiap anggota mendapat anggaran rutin pemeliharaan, termasuk mendesain ruangan. ”Proyek renovasi ini tak hanya memunculkan kesan markup, tapi juga mengada-ada,” kata Suryama.

Dana renovasi merupakan jatah anggaran pembangunan mendesak tahun ini. Pada September 2007, Sekretariat mengajukan rencana desain ulang ruang dengan anggaran Rp 40 miliar. Tapi usul itu ditentang anggota Dewan, sehingga anggaran dimasukkan dalam biaya pembangunan mendesak 2008.

Kecaman dari berbagai fraksi itu membuat Ketua Dewan, Agung Laksono, turun tangan. Ia meminta Sekretariat memangkas biaya renovasi. Dari total anggaran itu, pengeluaran paling besar adalah membangun 10 ruang baru dengan biaya Rp 10 miliar. Satu ruangan berukuran sekitar 4 x 7 meter membutuhkan dana Rp 1 miliar. Adapun instalasi listrik anggarannya Rp 7,7 miliar.

Agung mengatakan Sekretariat masih menginventarisasi ruangan yang pemiliknya menolak renovasi. Dana yang tidak terpakai akan dikembalikan ke kas negara. ”Minggu depan (pekan ini) sudah ketahuan dana yang akan dikembalikan ke kas negara,” kata Agung.

Hingga pekan lalu, sudah dibongkar 232 ruangan. Renovasi masih berlangsung di beberapa lantai, misalnya di lantai 19 hingga 22. Di sini ada Fraksi Partai Amanat Nasional, Bintang Pelopor Demokrasi, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Damai Sejahtera, meski mereka menyatakan menolak.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan sebagian ruangan anggotanya dibongkar karena mereka di luar kota sehingga belum sempat mencegah renovasi. Zulkifli pun sedang berada di Lampung ketika pekerjaan itu sudah berjalan.

Menurut Agung, proyek renovasi sudah melalui rapat Badan Urusan Rumah Tangga, Juli lalu. ”Dana sudah dianggarkan, dan pekerjaannya melalui proses lelang terbuka.” Tendernya dimenangi PT Pembangunan Perumahan, dengan tawaran Rp 25,6 miliar, di bawah pagu anggaran Rp 26,9 miliar. Adapun PT Cahaya Sakti Investindo menjadi pemasok furnitur dengan total anggaran Rp 6,9 miliar.

Kepala Bagian Pemeliharaan Gedung Dewan, Mardian Umar, mengatakan perkiraan dana proyek berasal dari hitungan profesional para konsultan. Proyek ini melibatkan konsultan perencana PT Yodya Karya dan manajemen konstruksi, PT Ciriajasa Citra Mandiri. ”Saya enggak mengerti politik, tapi tahu persis pekerjaan teknis seperti ini serta anggarannya,” kata Mardian.

Ketua Umum Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi Bambang Pranoto mengatakan proyek harus melibatkan masyarakat. Untuk itu, perlu audit teknis dari lembaga independen. Senin pekan lalu, Bambang mengirim permintaan audit kepada Sekretariat. Bambang mengatakan anggaran proyek itu terlalu besar, mungkin bisa dipotong hingga 50 persen.

Yandi M.R., Dwi Riyanto A.