Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan ada lima hal yang bisa TNI lakukan untuk mengatasi banyaknya jenderal tanpa jabatan alias non-job. Cara-cara itu, kata dia, mulai dari program zero growth hingga opsi pensiun dini bagi perwira menengah yang tak memiliki posisi struktural.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Al Araf, yang paling penting dalam memecahkan masalah ini, TNI tidak boleh sembarangan memilih solusi jangka pendek. "Karena biasanya solusi jangka pendek akan menimbulkan resiko seperti beban anggaran dan sebagainya," katanya di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.
Lima cara menurut Imparsial itu adalah: pertama, TNI harus konsisten menjalankan program zero growth untuk mengatasi jarak antara struktur dan jumlah personel. "Perekrutan personel TNI perlu menyesuaikan dengan jumlah mereka yang pensiun," ucapnya.
Baca juga: Rencana Perpanjangan Usia Pensiun Personel TNI Diminta Dikaji
Di sisi kependidikan, Al Araf menyarankan agar prajurit yang masuk Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) dibatasi. Mengingat struktur organisasi yang seperti piramida, besar di tingkat bawah dan mengerucut di atas, maka Imparsial meminta agar Sesko TNI lebih selektif. "Harus benar-benar jumlahnya, jangan sampai menimbulkan penumpukan di perwira menengah dan jenderal," ujarnya.
Saran ketiga, TNI diminta mengedepankan sistem merit dalam mempromosikan jabatan seorang perwira. "Naiknya jabatan perwira itu harus berbasis kompetensi, jangan karena pengaruh politik atau sebagainya," kata Al Araf.
Simak juga: Rincian Jenderal tanpa Jabatan di TNI
Sementara opsi keempat adalah memperluas jabatan fungsi khusus tempur seperti di Kostrad. Hal ini, menurut Al Araf, lebih tepat ketimbang wacana menempatkan militer aktif di jabatan-jabatan sipil.
Selain itu, kata dia, ada opsi lain yang berkembang, yakni memensiunkan dini sejumlah perwira menengah TNI. Mereka yang terpilih bisa mengikuti program penyesuaian di beberapa kementerian untuk nantinya menduduki jabatan tertentu
"Tapi ini bisa masalah, pertama mereka mau atau tidak, kedua jabatannya lebih menggiurkan atau tidak. Namun ini perlu dipikirkan," ujarnya.
Seperti diketahui, TNI dihadapkan pada polemik banyaknya jenderal tanpa jabatan yang disebabkan bertambahnya masa usia pensiun perwira tinggi. Bertambahnya masa usia pensiun ini membuat banyak jenderal menumpuk di tingkat perwira tinggi.
Simak juga: Wacana TNI Isi Jabatan Sipil Dinilai Ancam Elektabilitas Jokowi
Setidaknya ada ratusan perwira menengah dan perwira tinggi TNI yang tak memiliki jabatan struktural. Jumlah tersebut terdiri dari 150 perwira tinggi berpangkat jenderal dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel.