Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia timur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arahan Prabowo tersebut disampaikan saat rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025. Dalam rapat tersebut dibahas sektor perhubungan menjelang ramadan, sektor transmigrasi, pengelolaan lahan di Indonesia, sektor perumahan dan kawasan permukiman, serta infrastruktur dasar seperti jalan menjelang arus mudik Lebaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terkait sektor transmigrasi, kami memaparkan pentingnya pemetaan potensi kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi di berbagai daerah. Presiden menekankan pembangunan di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua, sebagai prioritas," ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dikutip dari keterangannya, Rabu, 19 Februari 2025.
AHY mengatakan daerah otonomi baru (DOB) di Papua harus didukung berbagai infrastruktur untuk pengembangan di daerah tersebut. AHY menyebut tugas tersebut diemban Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman agar mampu membuka peluang ekonomi di provinsi-provinsi baru tersebut.
"Dengan adanya empat provinsi baru, perhatian khusus perlu diberikan, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur dasar, lahan, perumahan, serta fasilitas transportasi untuk mendukung pengembangan daerah tersebut. Selain itu, transmigrasi harus mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat," kata AHY.
Di sektor perhubungan, AHY mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan arus mudik lebaran 2025. Sementara di bidang agraria dan tata ruang, AHY membahas soal pentingnya pengelolaan lahan di Indonesia agar tidak merusak keseimbangan lingkungan.
"Berbagai kepentingan, baik untuk hunian, industri, maupun perkebunan, harus dikelola dengan seimbang agar tidak merusak keseimbangan lingkungan. Ini menjadi tantangan besar bagi Kementerian ATR/BPN dalam memastikan tata ruang yang optimal," ujar AHY.
Sementara itu, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki target besar untuk menyediakan tiga juta rumah yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. AHY berharap skema pembangunan itu berpihak pada rakyat kecil dengan dukungan berbagai pihak.
Foto 
