Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

AHY Sebut PK Moeldoko Timbulkan 2 Gangguan ke Partai Demokrat

AHY menyatakan PK yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam hal konflik kepengurusan Partai Demokrat telah menimbulkan 2 kerugian.

11 Agustus 2023 | 14.01 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Dalam ketetengannya AHY mengatakan bersyukur atas putusan MA yang menolak peninjauan kembali Moeldoko. Putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke 45 tahun ini. Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Moeldoko perihal konflik kepengurusan Partai Demokrat pada Kamis, 10 Agustus 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Dalam ketetengannya AHY mengatakan bersyukur atas putusan MA yang menolak peninjauan kembali Moeldoko. Putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke 45 tahun ini. Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Moeldoko perihal konflik kepengurusan Partai Demokrat pada Kamis, 10 Agustus 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan manuver Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko menimbukan kerugian bagi pihaknya. Setidaknya kata dia ada dua aspek yang mengganggu Demokrat.  

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, apa akibat dan dampak dari PK Moeldoko selama ini. Ada dua aspek," kata AHY saat konferensi pers, Jumat, 11 Agustus 2023 di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.  

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) resmi menolak PK yang diajukan Moeldoko terhadap Kementerian Hukum dan HAM dan AHY.  Pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI pada periode 2013-2015 tersebut meminta Kementerian Hukum dan HAM membatalkan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan kepengurusan partai itu berdasarkan Kongres Jakarta 2020. 

Ganggu psikologis kader

AHY menjelaskan, PK tersebut cukup mengganggu psikologis para kader partai Demokrat.  Pasalnya, menurut dia, gugatan ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun, dari tingkat pertama hingga PK.

"Tepatnya 2 tahun 8 bulan kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai," kata dia 

Kondisi ketidakpastian itu, menurut putra sulung Presiden Indonesia ke-6 tersebut, menimbulkan ke khawatiran dalam benak kader partainya. Mulai dari pertanyaan keberpihakan hukum dan nalar hukum dan sebagainya.  

"Tentu wajar para kader mereka semua takut, khawatir jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah dirampas begitu saja oleh para pembegal partai Itu, dari sisi internal," kata dia. 

Citra buruk di masyarakat

Aspek kedua, menurut dia, Demokrat dirugikan karena menimbulkan citra buruk dari masyarakat. "Kita yang berharap agar Partai Demokrat bisa berlayar dalam koalisi yang tengah kami bangun saat ini," ujarnya. 

Kendati menyesalkan kerugian yang dialami partainya, AHY bersyukur karena Mahkamah Agung menolak PK tersebut. Dia menilai hal itu menghapus keraguan terhadap Partai Demokrat yang telah dia pimpin.

"Hari ini keraguan itu sirna, Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melindungi kami dari segala gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan Partai Demokrat," ucap AHY. 

Ketika ditanyai bagaimana cara untuk mengatasi kerugian yang sudah dialami Demokrat, AHY belum dapat memastikan satu langkah pasti.  Namun AHY menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan satu inisiatif yang akan dijalankan Demokrat menanggapi manuver mantan Panglima TNI RI itu. 

"Yang jelas kami juga punya inisiatif punya sesuatu yang akan dijalankan kami tidak tergoda untuk menjadi tidak fokus pada tujuan besar kami perjuangan ini tujuan besarnya bukan beradu dengan KSP Moeldoko bukan," kata dia. 

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan PK Moeldoko tersebut pada Kamis kemarin, 10 Agustus 2023. Dengan putusan tersebut, AHY memenangkan konflik kepengurusan Partai Demokrat di semua tingkat, dari tingkat pertama, banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus