Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi mendesak pertanggungjawaban pemerintah terkait situasi negara yang diklaim semakin memburuk. Mereka menggusung tagar Indonesia Gelap dalam unjuk rasa ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengatakan alasan mahasiswa menggaungkan tagar itu untuk menunjukkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak transparan. "Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak terang ke masyarakat," kata Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Herianto mengatakan mahasiswa juga melihat masih banyak kasus-kasus dugaan korupsi dan hak asasi manusia (HAM) yang gelap. Kasus-kasus itu juga tidak pernah diungkap ke publik.
Selain itu, pemilihan tagar itu untuk menunjukkan adanya kontradiksi cita-cita pemerintah terhadap generasi muda. Pemerintah ingin mencetak generasi emas 2045. Namun, tindakan pemerintah saat ini justru menghambat impian itu. "Sebab, calon generasi emas saat ini dalam posisi dikekang," kata dia.
Dalam unjuk rasa kemarin, BEM SI memiliki sejumlah tuntutan. Mahasiswa ingin pemerintah mencabut kebijakan pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu justru berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi, kebijakan pemangkasan juga menyasar anggaran pendidikan. Padahal, konstitusi sudah memberi amanah untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan semua orang berhak mendapatkannya.
BEM SI juga menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran.
Selain itu, BEM SI meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis. Alasannya, instruksi pusat kadang tidak sampai ke daerah.
Tidak hanya itu, BEM SI meminta penolakan revisi UU Minerba. Lalu, menolak dwiungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset.
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalanan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025. Bertajuk Indonesia Gelap, demo yang dihelat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama koalisi masyarakat sipil ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator BEM Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah Yogi Syahputra menilai pemangkasan anggaran akan berdampak kepada kualitas pendidikan. “Kami menilai bahwa pendidikan dan kesehatan itu merupakan faktor utama yang harus ditunjang oleh pemerintah itu sendiri. Dan karena itu, kami sangat tidak memikirkan bahwa (anggaran) pendidikan itu dipotong,” ujar dia di Jakarta, kemarin.
Merespons hal itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan tidak ada pengurangan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. "Presiden tegaskan biaya operasional perguruan tinggi negeri KIP kuliah, dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Hasan mengatakan, informasi pemotongan bantuan KIP Kuliah juga tidak benar. Presiden Prabowo, kata Hasan, mengatakan, anggaran itu tidak boleh dikurangi. "Presiden bilang ini tidiak boleh dilakukan," kata dia.
Alfitria Nefi, Novali Panji Nugroho, dan Sapto Yunus berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: DPR Sahkan Revisi UU Minerba jadi Undang-undang
Foto 
