Alasan DPR RI Desak PBB Cabut Keanggotaan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Mardani Ali Sera, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB atas berbagai manuver militernya yang memakan banyak korban.

“Keluarkan Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.

Mardani menegaskan Israel telah melanggar Piagam PBB yang menekankan perdamaian, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta kerja sama internasional.

Piagam PBB, kata dia, menyatakan tujuan utama PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, serta menyelesaikan sengketa secara damai.

“Maka sudah saatnya PBB bertindak tegas, mengeluarkan Israel, dan kami sepakat untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional,” ucap Mardani.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta agar PBB mendengarkan seruan komunitas internasional terkait dengan Israel, termasuk hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang baru digelar di Riyadh, Arab Saudi.

“KTT Liga Arab-OKI telah mengeluarkan resolusi untuk membekukan keanggotaan Israel di PBB. Indonesia dan negara-negara lain tegas meminta Israel dikeluarkan,” ucap Mardani.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, DPR RI terus mendukung Palestina melalui diplomasi internasional. Dalam G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) ke-10 di Brasilia pada 6-8 November 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani mengupayakan perdamaian di Palestina dan mendukung akses kemanusiaan bagi korban perang.

Dia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza. Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

“Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai,” ujar Puan.

Prabowo Tanyakan Langkah Nyata Menlu AS Atasi Konflik di Palestina

Adapun Presiden Prabowo Subianto menanyakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan AS dalam menanggapi konflik yang terus berlangsung di Palestina.

Prabowo menyampaikan pertanyaan itu kepada Blinken saat menghadiri undangan makan malam bersama yang digelar di American Foreign Service Association, Washington DC, Senin, 11 November 2024, seperti diikuti dalam jaringan (daring) akun YouTube Prabowo di Jakarta, Kamis. Momen jamuan makan malam tersebut juga diunggah Prabowo di akun Instagram pribadi @prabowo.

“Bagaimana dengan Palestina? Apakah Anda bisa melakukan sesuatu?” tanya Prabowo seraya menepuk bahu Blinken saat keduanya saling bertukar obrolan usai santap malam tersebut.

Merespons pertanyaan itu, Blinken menyebutkan AS sedang bekerja sangat keras untuk penanganan konflik itu. “Kami bekerja dengan sangat keras, saya bekerja keras untuk itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo dan Presiden AS Joe Biden berkomitmen kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari solusi dua negara (two state solution) guna mengakhiri konflik kemanusiaan di Gaza.

Komitmen itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan oleh Gedung Putih melalui laman whitehouse.gov pada Selasa, 12 November 2024 waktu setempat.

“Kedua pemimpin tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka, serta masalah keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara," demikian tertulis dalam pernyataan Gedung Putih yang dilansir di Jakarta, Rabu, 13 November 2024.

ANTARA

Pilihan editor: Ragam Pernyataan Istana Soal Layanan Pengaduan Lapor Mas Wapres Gibran