Apa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi

Mengutip dari situs web Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, sejarah LKPP diawali dari  unit kerja Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Publik (PPKPB). Itu sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi. Itu terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli dalam pengadaan barang jasa milik pemerintah.

Fungsi LKPP

LKPP memiliki beberapa fungsi dalam Pasal 3 peraturan ini, antara lain:

1. Penyusunan dan perumusan strategi penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah.

2. Penyusunan dan rumusan strategi dan penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang jasa pemerintah.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik

5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;

6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Struktur organisasi dari LKPP juga tertulis dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, yaitu:

1. Kepala
2. Sekretariat Utama
3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
6. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

Baca: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Resmi Menjabat Sebagai Kepala LKPP

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.