Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI Asmawa Tosepu dilantik menjadi Penjabat sementara (Pjs) Bupati Belitung Timur usai melepaskan jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bogor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asmawa dilantik oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito di Ruang Rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang, Selasa, 1 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penunjukan Asmawa ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI mengganti posisi sementara Burhanuddin dan Khairil Anwar, yang sama-sama maju mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Belitung Timur 2024.
“Semoga selama dua bulan ke depan ini, Pjs Bupati Belitung Timur dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan,” ungkap Sugito.
Sementara itu, Asmawa mengaku segera menjalankan tugas-tugas barunya sebagai pemimpin "Negeri Laskar Pelangi". Ia juga menerima beberapa arahan untuk segera ditindaklanjuti di Kabupaten Belitung Timur, seperti penanganan inflasi, stunting, hingga menyukseskan Pilkada 2024.
"Yang paling utama adalah menyukseskan pesta demokrasi Pilkada," kata Asmawa.
Ia pun memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belitung Timur menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
Meski hanya menjabat kurang dari setahun sebagai Pj Bupati Bogor, Asmawa berhasil mencatat berbagai pencapaian penting, terutama dalam melaksanakan penataan kawasan wisata Puncak.
Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Asmawa Tosepu melakukan penataan kawasan wisata Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke rest area Gunung Mas.
Asmawa juga menyelesaikan konflik angkutan khusus tambang dengan masyarakat setempat di wilayah Parungpanjang.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyandang predikat sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang PMK.
Dengan tercapainya UHC di Kabupaten Bogor, hampir seluruh penduduk tepatnya 97,48 persen masyarakat di daerah tersebut telah memiliki jaminan kesehatan yang bisa diakses dengan mudah dan cepat.
