Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengklaim akan mulai memasang spanduk Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode di seluruh Indonesia setelah lebaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Lihat aja abis lebaran, Sabang sampai Merauke, berkibar itu," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara Silaturahmi Nasional Desa, Selasa, 29 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anas mengatakan sejatinya dalam acara ini bakal ada spanduk 3 periode yang dipasang. Namun, ia mengatakan, Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres melarangnya.
Awalnya, ia menuturkan APDESI juga ingin mendeklarasikan langsung Jokowi 3 periode di acara tersebut. Tapi rencana ini batal karena juga dilarang oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga hadir di lokasi acara.
"Dia ngelarang malah, ketemu aja dilarang, kamu jangan cerita-cerita begitu," kata Ketua Umum APDESI Surta Wijaya menceritakan ucapan Luhut, saat ditemui selepas acara.
Tak hanya deklarasi yang batal, tapi juga rencana Surta Wijaya untuk menyuarakan Jokowi 3 periode saat berpidato. "Udah saya ga berani ngomong, tadi saya udah mau teriak 3 periode, dilarang semua," kata dia.
Sebelumnya, Pakar politik dari Univesitas Indonesia, Reza Hariyadi, mengatakan munculnya wacana soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dinilai dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Menurut Reza, seharusnya elite politik seharusnya memberikan edukasi soal konstitusi kepada para petani berkaitan dengan masa jabatan presiden, bukan malah menjanjikan akan membahasnya.
"Pembatasan masa jabatan presiden harus dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi dan mencegah pemerintahan yang otoriter dan korup," kata Reza soal wacana soal Presiden Jokowi 3 periode.