Awas atau aman

BERITANYA kembali bermula dari Radio Australia, khususnya siaran bahasa Inggeris ABC (Australian Broadcasting Commission), 17 Pebruari lalu ABC memberitakan bahwa gangguan gerilyawan OPM (Organisasi Papua Merdeka) telah meningkat menyusul penyerbuan 'sukarelawan' Indonesia di Timor-Timur. Menurut koresponden ABC, Albert Asbury, hal itu telah dibenarkan oleh sumber-sumber intelijen Papua Nugini di Port Moresby, negeri tetangga yang langsung berbatasan darat dengan Irian Jaya, daerah operasi OPM. Tapi pasukan keamanan PNC sendiri tidak terlibat dalam masalah intern Irian Jaya -- dan RI pada umumnya -- karena mereka hanya berpatrol di perbatasan PNG. Ini dilegaskan oleh kalangan intel PNG membantah klaim gembong-gembong OPM di Senegal, Afrika Barat, bahwa serdadu-serdadu PNG telah menangkap 20 pelarian Irian Jaya yang menyeberang perbatasan, kemudian menyerahkannya pada pasukan Indonesia di Irian Jaya. Menurut versi OPM itu, orang-orang desa itu memasuki wilayah PNG hanya untuk mencari pertolongan pengobatan, tapi kemudian dibunuh tentara Indonesia sesudah diserahkan kembali. Menlu Adam Malik yang diwawancarai Reuter, membantah hahwa pemberontakan sedang berkecamuk di Irian Java. "Mungkin korban-korban itu justru merupakan anggota gerakan separatis di Papua Nugini yang mencoba lari ke wilayah Indonesia, kemudian terbunuh dalam usaha pelarian itu", kata Malik. Menlu juga menegaskan, bahwa apa yang dinamakan "Pemerintah Revolusioner Irian Barat" yang berbasis di Senegal itu sebenarnya tidak ada. "Mungkin", kata Adam Malik, "mereka itu adalah sisa-sisa RMS yang mencoba menjelek-jelekkan Indonesia di luar negeri". Adapun soal pemulangan orang orang Irian Jaya yang melintasi perbatasan ke PNG, sudah tercapai persetujuan antara kedua pemerintah (RI & PNG), yang juga sepakat bersama-sama memelihara perdamaian sepanjang perbatasan kedua negara. Juga Kaskopkamtib Laksamana Sudomo membantah berita Radio Australia itu. "Di sana aman dan tidak terjadi apa-apa. Saya tidak melihat aktivitas OPM di daerah kita", katanya pada pers yang mencegatnya di jalan Cendana. Bahkan dari Port Moresby sendiri, PM Papua Nugini Michael Somare menganggap perlu menanggapi berita itu. Kepada Reuter Somare menegaskan bahwa negaranya tidak mengakui atau mendukung organisasi pemberontakan apapun dari wilayah Indonesia, khususnya Irian Jaya. "PNG menghormati kedaulatan Irian Jaya sebagai bagian integral dari RepubLik Indonesia", katanya. "Karena itu, apabila ada sisa-sisa pemberontak dari Irian Jaya yang tinggal di negaranya, mereka akan dikembaLikan ke wilayah Indonesia. Sedang warganegara PNC yang diketahui membantu pemberontak Irian Jaya akan ditindak menurut hukum yang berlaku di Papua Nugini". Selanjutnya tentang penjagaan keamanan di perbatasan, Somare menegaskan bahwa mereka hanya melakukan "patroli rutin" di sepanjang perbatasan. "Seperti Indonesia, kami tidak mengerahkan pasukan". Bantuan Belanda Sesudah keterangan PM Papua Nugini itu, hari Minggu lalu ada keterangan tambahan dari MenLu PNG Sir Maori Kiki, tahun 1973 pemerintahnya memang pernah mengadakan kontak dengan "Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat" untuk mencari penyelesaian damai dengan Indonesia. Namun kontak itu sepenuhnya diketahui oleh pemerintah Indonesia dan hasilnya juga dilaporkan ke Jakarta. Tidak dijelaskan apakah kontak dengan sisa-sisa OPM itu masih terus dibina sampai sekarang setelah PNG mempeoleh kemerdekaan penuh dari Australia. Sementara itu dari Jayapura masih tersiar berita meyerahnya sejumlah tokoh OPM berikut pasukannya -- suatu pertanda bahwa gerakan itu belum padam sama sekali. Menurut kalangan diplomatik PNG, pelarian-pearian OPM yang merembes masuk PNG umumnya berasal dari daerah pedalaman Jayapura, yang letaknya hanya 30 mil dari perbatasan PNG. Kalau mereka masuk PNG membawa senjata, mereka otomatis bisa ditangkap oleh polisi PNG atas dasar larangan memiliki dan membawa-bawa senjata di PNG (TEMPO, 27 Desember 1975). Tapi kalau mereka masuk PNG dalam keadaan sakit atau luka-luka, biasanya mereka mendapat pertolongan. Pemerintah PNG juga memberikan kesempatan pada mereka masuk warganegara PNG, sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi setiap orang asing di sana. Dan selain itu, ada bantuan uang dan obat-obatan dari Negeri Belanda melalui yayasan Door de eeuwen trouw yang setiap tahun mengalirkan sekitar 150 ribu gulden (Rp 22,5 juta) ke sana. Atau 2 x lipat bantuan yayasan itu untuk RMS (TEMP0, 10 Januari). Lewat Dakar Seperti halnya RMS, sebagian pentolan OPI juga beroperasi di negeri Belanda. Jumlahnya jauh lebih sedikit (hanya 6000 orang), dan terpecah dalam 3 kelompok. Yang didukung oleh Door de eeuwen rouw adalah kelompok Herman Womsiwor. Komandannya Seth Jafet Rumkoren masih tetap bergerilya di hutan-hutan Irian. Seperti dikemukakan oleh Dubes RI Letjen Sutopo Yuwono di minggu ketiga Januari lalu pada Toeti Kakiailatu dari TEMPO: "gerakan OPM ini harus lebih kita perhatikan dari pada RMS". Mengapa? "Secara jujur, gerakan gerilya yang dipimpin oleh Rumkoren ini sulit ditumpas. Arealnya memang sulit karena gerakan ini berada dekat perbatasan. Pasukan kita tidak bisa dengan intensif mengontrol mereka. Bukan saja karena daerannya hutan rimba, tapi juga karena perlengkapan kita kurang". Dubes Sutopo Yuwono mengakui bahwa satu-satunya negara yang teiah mengakui OPM secara resmi adalah Senegal. Seperti diberitakan oleh koran Belanda NRC-Handelsblad, Presiden Senegal Leopold Senghor juga telah mengundang ir Manusama berkunjung ke sana, dengan paspor diplomatik yang dikeluarkan oleh kedutaan Senegal di Paris. Undangan itu telah dimanfaatkan benar oleh Manusama dan 'kabinet'nya, yang berkunjung ke Dakar 15 Januari lalu sebelum acara tatap muka dengan PM Belanda Joop den Uyl. Perhatian presiden Senegal itu diduga tergugah oleh aksi pembajakan RMS di Belanda akhir tahun lalu. Bertolak dari kejadian itu, mungkin betul juga sinyalemen Menlu Malik bahwa sisa-sisa RMS telah memperluas kampanye anti-RI-nya lewat Dakar, dan tidak hanya di Negeri Belanda. Sambil bekerjasama dengan orang-orang OPM di sana.