Moratorium di pulau bali

BISA difahami jika gagasan wilayah perdagangan bebas yang semula dilansir oleh Singapura tak jadi dibicarakan dalam KTT ASEAN di Bali. Selain Indonesia merasa keberatan untuk meluluskan gagasan itu dalam jangka pendek -- karena dipandang bakal memukul kepentingan dalam negeri sendiri membicarakan masalah yang masih peka itu sekarang juga tentunya hanya akan menyulitkan jalannya konperensi yang ingin menempuh konsensus. Maka untuk melicinkan jalan ke Bali, Menlu Singapura S. Rajaratnam setibanya di pelabuhan udara Ngurah Rai, Jumat lalu cepat berkata: "Singapura tak akan menampilkan masalah tersebut selama konperensi". Untuk sementara, barangkali. Beberapa hari sebelum para delegasi dari Singapura terbang ke Bali, koran-koran di Kota Singa itu masih juga menampilkan gagasan yang begitu mereka dambakan. Juga dalam pertemuan tingkat pejabat senior ASEAN di Jakarta, selepas pertemuan tingkat Menlu di Pattaya Muangthai dan menjelang KTT di Bali, konon masih dilakukan penjajagan seberapa jauh topik wilayah perdagangan bebas itu patut dikemukakan. Konsensus yang timbul di Pattaya untuk membicarakan kerjasama perdagangan di kawasan ASEAN dengan melihat masalah demi masalah (item by item) memang mendapat tempat dalam KTT di Bali. Tapi jika dalam tingkat Kepala Negara maupun tingkat pertemuan para Menteri, kemungkinan kerjasama di bidang indusri dan perdagangan antar ASEAN itu tak ampai dipersoalkan secara mendetil. Salah satu kemungkinan'yang dilemparkan dalam konperensi, untuk mengukuhkan pertemuan tingkat Menteri dan para pejabat senior sebelumnya, misalnya adalah kemungkinan untuk mendirikan suatu pabrik pupuk bersama. Juga tentang gagasan yang datang dari Indonesia untuk membina kerjasama di bidang minyak dan pangan. Kurang Tangan Cara menempuh kerjasama ekonomi seperti itu yang juga disebut piecemeal cooperation, agaknya memang sejalan dengan yang dikemukakan para ahli dari PBB. Yakni, agar liberalisasi perdagangan itu dilakukan secara selektif dan pendirian pabrik-pabrik itu dilakukan secara merata di antara kelima negara ASEAN. Tapi sebaliknya, cara seperti itu oleh Singapura dipandang hanya akan mengulangi kegagalan atau kelambanan yang terjadi di antara negara-negara Amerika Latin. Tang I-Fang, Wakil Ketua dari Economic Development Board, Singapura dalam suatu konperensi di Hongkong akhir Oktober tahun lalu pernah mengemukakan secara panjang lebar tentang perlu perdagangan yang lebih bebas di antara ASEAN. Menanggapi pendekatan item by item itu, Tang yang juga adalah penasehat dekat Pemerintah Singapura itu, beranggapan "cara demikian hanya akan menimbulkan friksi dan frustrasi daripada kerjasama dan kemajuan". Menurut Tang, penekatan seperti itu pernah dicoba oleh negara-negara di kawasan Amerika Tah, Selatan dan Afrika Tengah. Juga antara Singapura dan Malaysia di awal tahun 1960-an. "Seluruh diskusi untuk itu jadi punah tak tentu rimbanya . . ."', katanya. Kembali pada KTT di Bali, maka bisa dimengerti kalau Singapura -- dan mungkin juga Pilipina yang menyetujui gagasan wilayah perdagangan bebas -- tak begitu tertarik mendalami kemungkinan-kemungkinan kerjasama di bidang ekonomi secara selektif itu. Sebaliknya, kerjasama tentang keamanan dan masalah pebatasan yang tersimpul dalam Treaty of Amity and Cooperation, merupakan hal yang lebih mendapat perhatian sehma konperensi yang cuma 2 hari itu. Juga tentang bagaimana sebaiknya hubungan dengan kawasan Asia Tenggara dengan poros Hanoi konon menjadi pembicaraan di balik pintu tertutup di ruang konperensi di Pertamina Cottage Bali yang megah itu. Adapun tentang Treaty of Amity yang menyangkut masalah keamanan terutama untuk daerah-daerah perbatasan antar negara ASEAN pada mulanya timbul sedikit kesulitan. Yakni antara Malaysia dan Filipina tentang soal Sabah. Tapi dengan semang persaudaraan ASEAN, KTT di Bali itu pun akhirnya bersetuju untuk menyambut usul Presiden Marcos: bahwa kerjasama keamanan itu tak boleh diartikan sebagai peningkatan persenjataan antar anggota ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, yang merasa belum bisa mengikuti jejak Singapura, agaknya bukan cuma ketertinggalan dalam industri dan perdagangannya saja yang meniadi alasan ditolaknya gagasan perdagangan bebas. Tapi, lebih dari itu, kesulitan ekonomi yang tiba-tiba menyerang posisi keuangan dalam negeri setidaknya membuat para pengatur negeri ini kurang tangan untuk bicara banyak dalam perkara pembebasan tarif yang disodorkan rekan Singapura. Diplomasi Widjojo Tapi itu bukan berarti bahwa langkah-langkah untuk menjalin kerjasama ekonomi jadi kurang dibicarakan di Bali. Bagi Menteri Ekuin Widjojo Nitisastro yang belakangan ini mulai tampil dalam layar ASEAN, pertemuan puncak di Bali itu telah dimanfaatkan untuk paling tidak menjelaskan duduk perkara sebenarnya mengapa Indonesia merasa belum cukup siap untuk menerima gagasan Singapura, yang cepat atau lambat sesungguhnya menjadi idaman dari kerjasama ekonomi antar negara ASEAN. Dan diplomasi Prof. Widjojo tampaknya berhasil. Wartawan TEMPO Toeti Kakiailatu dalam interlokalnya yang diterima Senin pagi lalu, melaporkan telah tercapai suatu kerjasama ekonomi ASEAN, bernama Declaration of ASrAN Concord Terdiri dari 5 pasal, deklarasi yang ditandatangani oleh kelima anggota ASEAN itu mencapai kata mufakat untuk saling membantu di bidang pangan dan enerji. Disebutkan bahwa negara anggota harus saling membantu mengembangkan kedua kebutuhan pokok tersebut, terutama bila timbul suatu krisis. Selain prioritas di bidang pangan dan enerji (minyak) itu, deklarasi juga menyetujui dirintisnya suatu kerjasama di bidang proyek industri yang besar (large scale). Deklarasi tersebut memang belum bicara sampai ke masalah detil. Tapi baru mengemukakan pokok-pokoknya saja. Untuk itu para Menteri ekonomi ASEAN akan kembali berkumpul di Kuala Lumpur 8 Maret nanti untuk melanjutkan pembicaraan, baik tentang perdagangan (preferential trading commdities),terutama yang menyangkut peningkatan perdagangan bahan-bahan pokok (basic commodities) di antara negara ASEAN. Juga tentang penentuan jenis dan lokasi industri besar tingkat ASEAN.