Banyak Yang Ikut Arus

DAOED Joesoef yakin, Normalisasi Kehidupan Kampus akan berjalan lancar. "Pokoknya jalan terus, tidak ada hambatan," kata Menteri P&K itu Sabtu malam pekan lalu sesaat setelah menutup rapat kerja para Kepala Kantor Wilayah Departemen P8K di Hotel Sahid, Jakarta. Tahap I NKK sudah selesai Desember tahun lalu, sementara tahap II yaitu pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, berakhir Juni kemarin. "Dan selanjutnya, tahap III, ialah pengisian program penalaran mahasiswa," lanjut Daoed. Menurut Dirjen Perguruan Tinggi, Doddy Tisna Amidjaja, sudah lama NKK diterima di semua perguruan tingi dan secara umum sudah dianggap selesai. Tentang BKK, meskipun sudah dibentuk di semua pcrguruan tinggi, Doddy mengakui "di sana-sini belum sempurna, dalam arti keikut-sertaan mahasiswa belum seperti yang kita harapkan." Bagi Doddy, ikut atau tidak bukan masalah. Bahkan katanya: "Sebenarnya kita tidak ingin memaksa. Kalau mahasiswa tidak mau ikut ya sudah. Tapi ini berarti tak ada kegiatan. Dan itu sangat disayangkan, sebab kesempatan yang ada dan dana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan." Apa yang dipikirkan oleh Doddy dilaksanakan di UGM dan Unhas. BKK di UGM sudah terbentuk Nopember tahun lalu. Bahkan 60% dari 18.000 mahasiswa turun ke lapangan memilih tokoh-tokoh mereka untuk duduk dalam BKK, Senat Mahasiswa dan BPM. Tapi sampai akhir pekan lalu, pengurus BKK belum dilantik oleh rektor UGM, Sukadji Ranuwihardjo. Bagi Nurhadi, 23 tahun, Sekretaris Umum SM Fakultas Teknik, meskipun SM dibentuk dalam rangka NKK, tapi masih bisa dimanfaatkan seperti halnya Kodema (Komisariat Dewan Mahasiswa) dulu. "Dulu kepekaaan terhadap masyarakat menonjol. Dan kini hal itu juga akan kita usahakan," katanya. Cara berfikir seperti itu juga muncul di Unhas, seperti dikatakan Mahmud Hamundu, "jangan bicara soal struktur, tapi ide." Mahmud, bekas Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa itu, kini menjadi ketua bidang organisasi BKK Unhas. "Saya lebih condong ikut arus, menerima konsep NKK, tapi di dalam memasukkan ide mahasiswa," tambahnya. Katanya, dalam setiap rapat, ide yang disusupkannya selalu berhasil, rektor pun tidak menolak. Dan A. Amiruddin rektor Unhas, tampaknya cukup puas dengan pelaksanaan NKK di kampusnya. Katanya: "Di seluruh Indonesia, hanya di Unhas saja bidang organisasi BKK dipegang oleh mahasiswa." Di ITS, ternyata NKK lancar-lancar saja. Tak terdengar reaksi menentang di sana. Justru pimpinan mahasiswalah yang mengusulkan agar ketua-ketua SM bisa duduk dalam BKK. Ketika terbetik berita ITB menolak BKK, ITS memang pernah agak hangat. Beberapa pertemuan antar SM dilakukan, tapi gagal menggalang suara. Bicara rileks Apa sebenarnya yang terjadi di ITB? Menurut Pj. Rektor ITB, Doddy Tisna Amidjaja, proses NKK di ITB lancar. Pendekatan yang dilakukan terhadap mahasiswanya ia lakukan secara informal. "Lumayanlah, selama beberapa minggu ini sudah banyak kemajuan. Minimal kami sudah bisa bicara rileks," katanya. Bagaimana dengan skorsing terhadap ketua DM ITB Ausie Gautama? Doddy tidak akan mencabutnya. "Hanya memberikan keringanan saja," jawabnya. Dan memang, Ausie diijinkan tetap kuliah dan ujian. Tapi Koordinator Kegiatan ITB Wiranto Arismunandar menyatakdn skorsing tak mungkin dicabut. Dan tampaknya ia tidak main-main. Tanggal 5 Juli lalu, selembar surat dikirim kepada 3 mahasiswa, minta agar ruang T-17 Student Centre Timur (ruang kegiatan DM dan MPM ITB) dikosongkan, selambat-lambatnya 12 Juli. Tapi sampai Sabtu kemarin, DM dan MPM ITB masih berkantor di sana. Sementara mahasiswa ITB tetap akan menggunakan nama DM dan MPM sesuai hasil musyawarah kerja KM ITB beberapa bulan lalu, sebagian besar mahasiswa UI tampaknya juga tetap akan mempertahankan IKM UI. "Kalau diadakan referendum, mayoritas mahasiswa akan memilih IKM UI dan menolak BKK," kata Dodi Suriadireja, bekas Wakil Ketua DM UI. Bahwa dalam BKK UI yang juga sudah terbentuk ternyata juga ada wakil mahasiswa, kata Dodi: "Itu hak mereka, saya tidak berhak melarang atau mengizinkannya." Adanya wakil mahasiswa itu juga diakui oleh Mahar Mardjono. Cuma rektor UI itu menyayangkan, tidak semua unit kegiatan mahasiswa terwakili. Selain itu juga belum semua fakultas punya SM. Bagi Mahar, hal itu berarti belum berhasilnya sebagian Dekan di lingkungan lembaga yang dipimpinnya berkomunikasi dengan mahasiswa. Barangkali itulah sebabnya para staf pengajar di UI, juga di beberapa perguruan tinggi lainnya ditatar mengenai NKK.