Baru sekedar jumlah

KABUPATEN Kepulauan Riau, memang bukan termasuk daerah di mana koperasi bisa berkembang biak. Ada sih ada. Tahun 77 ini tercatat "Lebih 60 buah koperasi" kata Nursodik B.Ec, kepala kantor Koperasi Kepulauan Riau. Memang suatu peningkatan dalam jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Omzet usahapun kelihatan naik dan kini mencapai hampir setengah milyard rupiah. Tapi siapa pun maklum, bahwa datadata Nursodik itu lebih banyak ditunjang oleh bangkitnya koperasi-koperasi fungsionil, yang bagaimana pun pembinaannya lebih banyak tertolong oleh peranan instansi dinas pemerintah. Jumlah koperasi jenis ini ada 36 buah, dengan sekitar 70% dari omzet seluruhnya. Puskopal Daeral-2, adalah satu contoh koperasi fungsionil yang sedang membengkak. Selain punya banyak anggota primer koperasi di setiap Sional dan Lanalnya, pun punya unit usaha macam-macam. Seperti pemasaran hasil perikanan di daerah Dumai dan Bagansiapi-api dengan PT Kepal Yalagunannya. Sebagai distributor tunggal bahan bakar di Kepulauan Riau dengan PT Yala Setia-nya. Masih ada unit-unit usaha lain bahkan sampai ke urusan mendapatkan komisi dari karcis penumpang feri Singapura-Tg. Pinang. Tak heran kalau omzet usahanya lebih dari "Rp 200 juta" begitu cerita C. Kowaas, ketua Puskopal Daeral-2. Meskipun keuntungan bersih setahunnya cuma Rp 4 juta lebih saja. Kopra Dan Cengkeh Sedangkan koperasi umum lainnya, seperti koperasi pedesaan, atau perikanan, tampaknya kekurangan selera. Dari 147 desa yang ada di kabupaten ini, baru 7 desa yang punya koperasi. Begitu tak bergairahnya masyarakat dalam berkoperasi ini, sampai ada desa di ujung mata pejabat-pejabat kabupaten (seperti di desa Penyengat), sampai kini tak pernah berhasil membangun sebuah koperasi. Dan yang paling mengecilkan hati, justru sistim BUUD/KUD yang tampaknya sukses di daerah-daerah lain, justru di epulauan Riau tak tampak berkembang. Sampai saat ini menurut Nursodik baru ada 5 BUUD/KUD. Itupun baru satu yang benar-benar berfungsi, yaitu Primer KUD Bintan Selatan. Sementara 4 KUD/BUUD yang disiapkan untuk menampung dan memasarkan hasil bumi utama di daerah Pl. Tujuh seperti kopra dan cengkeh, ternyata baru sekedar nama dan daftar pengurus. "Tak usahkan kegiatan. Modal saja tak ada. Bagaimana mau menampung hasil dari petani?" begitu kata seorang penduduk Pulau Tujuh kepada TEMPO. - Akibatnya walaupun ada instruksi agar pengumpulan dan pemasaran cengkeh dan kopra para petani itu hanya dilakukan BUUD/KUD saja, hasilnya masih hanya di atas kertas. Dan para petani tetap dibelit ijon. Lalu bagaimana BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang biasanya membagi-bagikan kredit? "Sudah diajukan" kata Nursodik. Tapi rupanya belum juga turun dari atas sana. Bagaimana kalau Pemda melalui- BPD (Bank Pembangunan Daerah) turun tangan langsung? Di Riau umumnya diketahui bahwa BPD di Pekanbaru itu semestinya cukup banyak menyerap modal dari berbagai usaha hasil kerja perusahaanperusahaan daerah. Terutama PT Pembangunan Riau yang memonopoli sagu, kopra dan garam. Tapi sudah hampir menjadi rahasia umum pula bahwa BPD Riau ini sedang dalam tanda tanya yang cukup panjang. Khairul Ali Rasahan, bekas Ketua DPRD Riau menilai bank ini sebagai "tak berfungsi dan tak berkembang." Malahan pihak DPRD sudah lama mendesak Gubernur Arifin Ahmad agar menyegarkan bank itu dengan mengganti pimpinannya. Tapi nyatanya, sampai sekarang BPD itu sendiri masih begitu-begitu saja - sama halnya dengan nasib para petani cenkeh dan kopra.