Bersiap-siap ke depok

KANTOR Perumnas (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional) di jalan Iskandarsyah, Jakarta, sejak awal Mei yang lalu sibuk benar melayani mereka yang berminat terhadap rumah yang dibangunnya di daerah Depok. Keadaan ini memang sudah dibayangkan sejak semula, begitu pemerintah melontarkan rencana untuk membangun perumahan dalam rangka membuka daerah pemukiman baru. Sebenarnya program ini tidak hanya terpusat di daerah Jakarta saja, seperti Depok, Klender, Tangerang, Bekasi dan daerah-daerah di sekitar proyek Jabotabek, tetapi kota-kota besar lainnya pun memperoleh kesempatan sama. Namun karena kebutuhan perumahan yang terus menumpuk di ibukota, rumah-rumah di Depok tadi diserbu orang, sekalipun 5000 buah yang direncanakan dibangun di situ belum selesai dikerjakan. "Baru sekitar 1.500 rumah yang ada, pemohon sudah mencapai 11.000 orang", kata Direktur Utama Perumnas, ir Radinal Mochtar di depan sidang Komisi V DPR RI pekan lalu. Dalam Pelita II ini pemerintah merencanakan untuk membangun sekitar 20.000 rumah sederhana yang tersebar di Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya, Medan, Ujungpandang dan Samarinda. Ditambah lagi dengan penyediaan tanah-matang berikut rumah inti sebanyak 53.000 unit. Separo dari jumlah itu akan terletak di daerah Jabotabek. Sampai sekarang usaha-usaha pengosongan tanah masih berjalan terus. Perumnas bergerak dengan biaya pemerintah ditambah dengan bantuan Bank Dunia. Diharapkan rumah-rumah yang dibangun oleh Perumnas tersebut mempunyai daya tahan tidak kurang dari 20 tahun disesuaikan dengan kredit pemilikan perumahan yang bejangka waktu 15 tahun. Pola penjualan dimulai dengan sewa lebih dulu selama 2 tahun. Jangka waktu sewa ini diadakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan jual-beli oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan fasilitas rumah dari pemerintah. Karena rumah-rumah yang sedang dibangun itu ditujukan untuk membantu kesulitan perumahan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sedang. Meskipun pembangunan perumahan tersebut sudah berjalan sejak tahun 1974 namun berbagai persiapan dalam rangka menjualnya kepada masyarakat belum juga terurai dengan rapi. "Mengenai besar sewa rumah untuk masing-masing type masih dalam perumusan pemerintah. Diharapkan dalam waktu singkat sudah dapat diputuskan", kata Radinal kepada anggota Komisi V DPR. Sebenarnya bukan saja soal berapa sewa atau harga beli yang belum rampung, kontrak yang harus ditandatangani Perumnas dan penghuni yang menyangkut masalah penggantian kalau ada kerusakan dan apakah boleh bangunan asli dirubah, pun masih digodok di Departemen PUTL yang membawahi Perumnas. Keadaan inilah yang membuat para pelamar rumah di Depok sekarang menjadi kurang sabar, berhubung permohonan mereka sudah masuk berbulan-bulan sedang kepastian tentang kapan mereka boleh masuk belum kunjung datang. Biasalah, berbagai issue pun banyak beredar mengenai siapa yang akan masuk ke pemukiman baru yang terletak 12 km dari pinggir kota Jakarta itu.