Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan biaya dukungan manajemen makan bergizi gratis dikurangi sebesar Rp 1 triliun. Biaya tersebut dialihkan untuk mendukung kebutuhan program terkait pemenuhan gizi nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dukungan manajemen yang tadinya kurang lebih Rp 8 triliun menjadi kurang lebih Rp 7 triliun,” kata Dadan kepada wartawan usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Senin, 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan dana total untuk program makan siang gratis tetap sebesar Rp 71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai APBN 2025.
Menurut Dadan, APBN yang telah ditetapkan tidak bisa langsung digunakan sehingga perlu rapat bersama Komisi IX DPR RI hari ini. Dadan mengatakan hari ini adalah finalisasi dari penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis sehingga APBN bisa digunakan oleh BGN untuk operasional. “Hari ini persetujuan dari pimpinan Komisi IX,” kata dia.
BGN merilis daftar lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur tempat memasak menu makanan yang dibagikan dalam program makan bergizi gratis yang dimulai Senin, 6 Januari 2025. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyatakan seluruh dapur sudah siap.
“Ada 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025,” kata Iwan melalui pernyataan resmi, Ahad, 5 Januari 2025.
Berdasarkan data yang dibagikan Iwan, 190 dapur SPPG tersebar di 26 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah dapur SPPG terbanyak dengan total 57 titik. Pengelola dapur bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.
