Bisnis katrol nilai di kampus

TUGAS katrol-mengatrol nilai kini bukan monopoli dosen penguji. Petugas administrasi ternyata lebih jago. Sebab ia bisa menaikkan nilai sejumlah mahasiswa untuk berbagai mata kuliah. Tergantung pesanan. Dan nyatanya, petugas administrasi juga bisa meluluskan sarjana. Petugas administrasi yang dituduh mengatrol nilai itu adalah Haitami, dari IAIN Antasari, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Akibat manipulasi nilai itu, menurut Rektor Dr. Alfani Daud, gelar 16 sarjana yang sudah diwisuda dicabut dan 32 mahasiswa diskors tak boleh ikut kuliah selama tiga semester. ''Kalau mau menuruti hati, mestinya mereka semua saya pecat,'' katanya kepada TEMPO. Hanya demi masa depan mereka yang terkatrol nilainya itu, ''Cukuplah kalau dikenai sanksi skorsing dan diwajibkan mengulang ujian mata kuliah yang belum lulus.'' Sementara itu, Haitami yang dituduh menaikkan nilai pada transkripsi nilai mahasiswa, kata Rektor Alfani Daud, diturunkan setingkat pangkatnya dari IIC menjadi IIB. Terbongkarnya manipulasi nilai di IAIN Antasari itu konon berkat kejelian seorang dosen penguji. Suatu kali di bulan Maret lalu, seorang dosen melihat transkripsi nilai mahasiswanya yang mendapat nilai A untuk mata kuliahnya. Padahal dosen penguji ini ingat betul bahwa mahasiswa itu tak mungkin meraih nilai tertinggi itu. Berangkat dari kecurigaan itulah kemudian sang dosen melakukan pelacakan. Dan hasilnya, di luar dugaan. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah nilai palsu dari beberapa mahasiswa. Sumbernya, ya itu tadi, berkat ''jasa baik'' petugas administrasi. Nilai yang dinaikkan pun bukan hanya mata kuliah yang dipegang dosen itu. Ternyata banyak nilai katrolan untuk mata kuliah yang diberikan para dosen rekannya. Bahkan hampir di semua fakultas terjadi pengatrolan. Hasil yang dikumpulkan tim penyelidik menunjukkan bahwa di Fakultas Dakwah ada 20 mahasiswa, 10 orang dari Fakultas Syariah, 16 mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan dua orang dari Fakultas Ushuluddin. Motif pemalsuan nilai pun beragam. Ada yang sekadar minta kenaikan agar indeks prestasinya lebih tinggi. Ini merupakan syarat untuk bisa mengambil mata kuliah lebih banyak agar satuan kredit semester (SKS) segera mencukupi untuk lulus menjadi sarjana. Ada pula yang minta dinaikkan nilainya agar bisa lebih cepat ikut ujian skripsi, atau agar bisa mendapat beasiswa. Praktek katrol-mengatrol nilai yang baru saja dibongkar ini tercatat berlangsung sejak lima tahun lalu. ''Pokoknya, banyak mahasiswa yang menempuh segala cara agar nilainya dinaikkan,'' kata Haitami, staf administrasi yang dianggap terlibat dalam permainan ini, berterus terang kepada Almin Hatta dari TEMPO di Banjarmasin. Ide menaikkan nilai itu, menurut Haitami, datang dari mahasiswa juga. Pada mulanya ia menemukan beberapa nilai pada kartu program studi (KPS) seorang mahasiswa di-tipp-ex. Setelah ia cocokkan dengan arsip bagian akademik dan kemahasiswaan, ternyata si mahasiswa itu telah mengubah beberapa nilainya. Merasa bersalah, mahasiswa itu lantas membujuk Haitami agar tak ''menilang'' nya. ''Kuncinya kan ada pada Bapak. Tolonglah, selesaikan saja. Atur saja dong, Pak,'' kata Haitami menirukan mahasiswa itu. Hati petugas adminstrasi, sarjana muda Ushuluddin IAIN tempat ia kini bekerja, itu pun jatuh. Ia menolongnya dengan memberi nilai seperti yang diminta dalam transkripsi yang asli. Ia tak menyebut berapa ''uang damai'' yang didapat dari pengalaman pertama itu. Yang jelas, kemudian Haitami menjadi beken dan diburu-buru para mahasiswa. Bukan hanya di kantor, di rumah pun didatangi mahasiswa. Imbalan yang diterima tentu bertingkat, sejajar dengan kenaikan nilai yang dipesan. Untuk menaikkan setingkat, dari nilai paling jeblok D ke C, tarifnya sekitar Rp 10.000 per mata kuliah. Tapi, kalau mahasiswa itu tak lulus dalam satu mata kuliah dan ingin mendapat nilai tertinggi A, tarif dipasangnya Rp 60.000. Dan menurut tim penyelidik, ada seorang mahasiswa angkatan 1987 yang berhasil mendapat katrolan nilai 16 mata kuliah, atau seperlima dari seluruh mata kuliah untuk menjadi sarjana. Dari ''bisnis katrol'' di kampus IAIN itu, kantong Haitami, yang tahun 1986 adalah tukang ojek, konon cukup tebal. ''Yang saya peroleh selama ini paling cuma Rp 500 ribu,'' katanya. Tak semua mahasiswa yang dinaikkan nilainya dikutip bayaran. Hinduan, bukan nama sebenarnya, mengaku mula-mula nilainya dinaikkan tanpa sepengetahuannya. Untuk membalas ''pancingan'' itu, ia kemudian berunding untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang lain. Dan Hinduan pun membayar rata-rata Rp 15.000 untuk kenaikan setingkat nilai SKS-nya. Namun ada pula yang sudah dikatrol tiga nilai mata kuliah, tapi belum diminta bayaran. ''Entahlah, Haitami begitu baik sama saya,'' kata Aisyiah, juga bukan nama asli, dari Fakultas Tarbiyah. Bagaimanapun, mereka yang tertangkap mendapat katrolan nilai kini mesti menjalani hukuman. Maryam Jamilah, misalnya, mengaku mendapat kenaikan nilai untuk empat mata kuliah tanpa membayar sepeser pun. Ia kini merasa tertekan karena diskors tiga semester. Demikian halnya mereka yang telah diwisuda jadi sarjana berkat nilai katrolan. Sebagian menyatakan bersedia mengulang ujian. ''Kalau mereka tak mau menerima sanksi, akan rugi sendiri,'' kata Rektor Alfani Daud. Sebab ijazah mereka akan dicabut. Agus Basri (Jakarta)