BNPB Catat 197 Bencana di Awal 2021, Ada 184 Orang Meninggal

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada awal tahun atau sejak 1-23 Januari 2021.

Mengutip Antara, Ahad, 24 Januari 2021, mayoritas kejadian merupakan bencana hidrometeorologi atau bencana yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi (alam). Bencana banjir mendominasi dengan 134 kejadian, disusul tanah longsor 31 kejadian, dan puting beliung sebanyak 24 kejadian.

Serangkaian bencana di awal 2021 menyebabkan 184 orang meninggal, lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka. Lalu sebanyak 9 orang dinyatakan hilang dan mereka yang menderita serta mengungsi mencapai 1,9 juta orang.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari 2020, BNPB mencatat ada 297 bencana saat itu, termasuk yang menjadi sorotan yakni banjir di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Namun bencana awal 2021 lebih banyak merengut nyawa dibandingkan sejumlah bencana pada Januari 2020 yang menewaskan 91 orang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan skenario terburuk di mana fenomena iklim terjadi bersamaan saat ini sedang berlangsung dan juga bersamaan dengan puncak musim hujan. Kondisi ini dapat berdampak pada cuaca di wilayah Indonesia sehingga perlu diwaspadai peningkatan potensi bencana hidrometeorologi.

"Sejak Oktober 2020 BMKG memberikan peringatan dini potensi terjadinya kondisi ekstrem terkait cuaca akibat adanya berbagai fenomena yang dikhawatirkan akan terjadi bersamaan dengan musim hujan," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

BMKG memperkirakan sejumlah daerah perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem dan adanya potensi banjir dalam beberapa hari ke depan.

Hujan ekstrem tersebut sangat berpotensi menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor yang dapat membahayakan bagi publik. Lalu hujan lebat disertai kilat/petir dan gelombang tinggi yang membahayakan pelayaran dan penerbangan.

Baca juga: Banjir Kalsel, Istana Klaim Tak Ada Obral Izin Alih Fungsi Lahan