Bupati Lampung Utara Disangka Menerima Suap Proyek Pasar

Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp 200 juta yang sudah diserahkan ke Agung. Menurut Basaria, uang yang disita dari kamar Agung ini diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan, yaitu dua proyek pembangunan pasar tradisional di Desa Comok Sinar Jaya dan Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai, masing-masing senilai Rp 1,073 miliar dan Rp 1,3 miliar; serta konstruksi fisik pasar rakyat tata karya senilai Rp 3,6 miliar.

Berikutnya, terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, KPK menemukan uang di mobil dan rumah Raden sejumlah Rp 440 juta. Basaria menyatakan, ketika baru menjabat bupati pada 2014, Agung meminta Syahbuddin memberikan setoran sebesar 20-25 persen dari nilai proyek jika ingin ditunjuk menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

"Sedangkan pihak rekanan dalam perkara ini, yaitu CHS (Chandra Safari), sejak 2017 sampai dengan 2019 telah mengerjakan setidaknya 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara," kata Basaria. Sebagai balasannya, Chandra diwajibkan menyetor uang pada Agung melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Raden.

Agung diduga beberapa kali menerima uang terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, di antaranya senilai Rp 600 juta pada Juli lalu, Rp 50 juta pada akhir September, dan Rp 350 juta pada saat tertangkap tangan. "Diduga, uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY, orang kepercayaan Bupati. Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Bupati," ujar Basaria.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan enam tersangka, yakni Agung, Raden Syahril, Syahbuddin, Wan Hendri, Chandra Safari, serta Hendra Wijaya Saleh. Sebagai pihak penerima, Agung dan Raden disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Adapun kedua kepala dinas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu pihak rekanan sebagai pemberi dikenai Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah ditangkap, Agung mengundurkan diri dari partainya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan surat pengunduran diri itu disampaikan ke DPP Partai NasDem oleh anggota keluarga Agung. "DPP Partai NasDem telah menerima permintaan pengunduran diri Agung Ilmu Mangkunegara, Bupati Lampung Utara, dari seluruh jabatan dan posisi di partai," kata Taufik melalui pesan pendek, kemarin. Agung sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Lampung Utara. HALIDA BUNGA | BUDIARTI UTAMI PUTRI | REZKI ALVIONITASARI

Bupati Lampung Utara Disangka Menerima Suap Proyek Pasar