Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) bukan hanya upaya memperbaiki nutrisi, tetapi juga mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama Badan Gizi Nasional dan perguruan tinggi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia, kita berharap program ini bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata Menko PM di acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Jawa Timur dikutip dalam rilis resmi pada Jumat, 20 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini meyakini program makan bergizi gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini tidak terlepas dari skema BGN yang menyalurkan hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa. Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.
"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan makan bergizi gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," kata Ketua Umum PKB ini.
Cak Imin juga menyampaikan program makan bergizi gratis bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Maksud Pak Prabowo membuat program makan bergizi gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.
Dengan demikian, menurut Cak Imin, manfaat program makan bergizi gratis bersifat multiaspek. Membuat generasi cerdas, membuat generasi sehat sekaligus membuat lingkungan mandiri.
Dalam acara Peluncuran Pusat Kajian Pemberdayaan antara Kemenko PM dengan Perguruan Tinggi yang dihadiri Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi.
"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," kata Cak Imin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan turunnya anggaran makan bergizi gratis semula Rp 15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak dan ibu hamil. Kepala negara meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Prabowo menyampaikan hal tersebut setelah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi usai rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024. Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
“Kita ingin Rp 1u5.000. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo
Program yang digagas Prabowo ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia dan dapat mencapai total pengeluaran sebesar Rp 400 triliun pertahun jika diterapkan secara penuh.
“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.
Ananda Ridho Sulistya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
