Jika Wasit Ikut Bermain: Cawe-cawe Aparat TNI-Polri dalam Pilkada 2024

Lokataru juga menerima laporan bahwa petinggi Kepolisian Sektor Kemtuk Gresi, Jayapura, diduga mengerahkan jajarannya untuk mendukung salah satu pasangan calon peserta pilkada dalam apel pagi di kantor polsek pada 8 Desember 2024. Petinggi itu memberikan arahan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Ia meminta jajarannya mengajak keluarga dan tetangga mendukung pasangan calon tersebut. "Katanya karena sama-sama memiliki latar belakang polisi. Makanya harus dipilih," ucap Delpedro.

Delpedro mengatakan aparat kepolisian seharusnya dilarang terlibat pilkada. Mereka seharusnya netral. Pengerahan aparat hanya membuat masyarakat terintimidasi sehingga tidak bebas menggunakan hak pilihnya.

Dugaan mobilisasi aparat TNI dan Polri juga ditemukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Peneliti Perludem, Ajid Fuad Muzaki, mengatakan lembaganya menemukan dugaan mobilisasi anggota TNI dan Polri untuk memenangi pilkada Jawa Tengah. 

Menurut keterangan pemantau Perludem di Jawa Tengah dan hasil wawancara dengan berbagai pihak, kata Ajid, ada upaya kedua institusi itu mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon. "Namun temuan ini masih di tahap verifikasi," tuturnya saat dihubungi, Ahad, 8 Desember 2024.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani mengatakan TNI dan Polri memang dilibatkan secara khusus dalam pilkada 2024. Bahkan anggaran mereka naik menjelang pilkada dengan alasan keamanan. Padahal tidak pernah terjadi kerusuhan dalam pemilu ataupun pilkada sejak 1999. "Justru kekisruhan terjadi karena kepentingan politik," ujar Julius saat dihubungi, Ahad, 8 Desember 2024.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Hariyanto mengatakan tentara berkomitmen menjaga netralitas dalam pilkada 2024. Komitmen itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. "TNI berperan sebagai alat negara yang bersifat netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," katanya Hariyanto saat dihubungi, Ahad, 8 Desember 2024.

Tempo sudah meminta konfirmasi mengenai tindakan petinggi Polres Keerom dan Polsek Kemtuk Gresi kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo. Namun ia belum meresponsnya. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho juga mengabaikan pertanyaan Tempo.