Dari ciloto dengan asas tunggal

SESUDAH Sidang PB HMI di Ciloto, adalah corat-coret. Itu ada di kantor PB HMI di Jalan Diponegoro 16A, Jakarta. Juga di kantor HMI cabang Jakarta, Jalan Cilosari 17. "HMI tergadai Rp 2 juta", demikian bunyi salah satu coretan di Jalan Diponegoro. Yang di Cilosari lebih tertib. Ada sebuah karton putih besar, yang disediakan bagi yang kontra dan yang pro keputusan sidang di Ciloto. "Wah, ternyata banyak yang kontra," kata seorang anggota HMI cabang Jakarta. Sidang Ciloto, 1-7 April lalu, "Lewat suatu perdebatan sengit," kata Didik J. Rachbini, ketua Majelis Pekerja Kongres (MPK), memutuskan bahwa organisasi mahasiswa Islam ini menerima asas tunggal. Tapi penetapan itu masih akan diusulkan dalam kongres HMI September mendatang, untuk dikukuhkan, kata Didik pula. Toh, suara-suara menentang Ciloto langsung terdengar, tanpa menunggu kongres ke 16. Misalnya Ms. Kaban, 26, ketua umum HMI cabang Jakarta, mempertanyakan benarkah keputusan Ciloto sungguh-sungguh datang dari bawah. "Seandainya benar dari bawah, itu pun menyalahi kongres di Medan tahun lalu, juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," kata Kaban, yang berkaca-mata minus setengah ini. Sebab, hanya kongres yang berhak mengubah asas. "Jadi, tetap HMI berdasarkan Islam. Pancasila itu sudah ada dalam mukadimah, dan itu kami dukung sepenuhnya," katanya. Dari Yogyakarta suara tak kurang kerasnya. Mereka, para pengurus PB HMI, "Mau menerima fasllitas dan mengorbankan organisasi," kata Fauzi Kadir, ketua HMI cabang Yogyakarta, yang baru saja menyerahkan jabatannya kepada Mohammad Chaaron A.R. Bahkan, cabang Yogya sempat marah. Pasalnya, 10 April, beberapa pengurus PB muncul di kota ini, lalu mengadakan konperensi pers tentang keputusan Ciloto - tanpa memberi tahu organisasi cabang. Yang lebih ramai, kemudian muncul surat edaran dari HMI cabang Yogyakarta, tertuju pada PB dan seluruh cabang. Isi surat, antara lain, menyatakan protes atas tindakan pengurus PB yang tidak etis menegaskan bahwa keputusan PB di Ciloto bukan keputusan kongres dan mengusulkan pertemuan seluruh cabang sebelum kongres September nanti. Kesangsian terhadap kebulatan keputusan Ciloto memang ada alasannya. Misalnya menurut Muchtar Effendy Harahap, 31, salah seorang anggota MPK dari Yogya, sejumlah anggota MPK keluar dari sidang ketika pembahasan soal asas. Hanya sekitar 6 atau 7 orang dari 25 anggota MPK yang tetap duduk, kata Muchtar, yang ikut meninggalkan sidang. Pun dari Bandung terdengar suara menegur PB. "Tidak logis. Undang-undang keormasannya sendiri belum keluar, PB kok sudah berani menyatakan menerima," kata Dicky Zulkarnaen, ketua III bidang ekstern HMI Bandung. "Sesuai dengan cita-cita HMI 1947, ya, Islam itulah asas kami." Tapi Harry Azhar Azis, sang ketua umun, menolak semua pernyataan kecaman terhadap putusan sidang Ciloto. "HMI masih seperti dulu, belum membelot dari Islam," kata Harry, yang Sabtu pekan lalu berada di Medan. Kepada Bersihar Lubis dari TEMPO, ia menyatakan bahwa keputusan Ciloto, "Hanya perumusan agenda acara kongres ke-16 nanti". Itu semua ditetapkan karena, "HMI sudah lebih dewasa dalam memandang asas tunggal," kata Harry, 29, kelahiran Riau ini. "Kini HMI berada di dataran yang sama dengan berbagai pihak dalam melihat Pancasila." Dan dengan begitu, HMI meluruskan anggapan sementara pihak yang menganggap organisasi ini seolah menolak Pancasila. Ada suara pro memang, yaitu dari Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olah Raga, Abdul Gafur. "Ini sebuah peningkatan," kata Menteri kepada Agus Basri dari TEMPO. "Dalam kongres di Palembang, 1971, Pancasila masuk dalam mukadimah. Kini ditetapkan sebagai asas." Hal campur tangan pemerintah? Oh, hanya ada bantuan dari Menteri Gafur sebesar Rp 2 juta. "Tapi kami memberikan bantuan kepada semua pihak, waktu PMKRI kongres, dan juga nanti bila PMII kongres," kata Gafur pula. Tapi bila benar kata Harry, ketua umum PB HMI itu, bahwa sidang Ciloto hanya merumuskan agenda acara untuk kongres nanti, bisa ditebak kongres bakal sangat ramai. Liesdy Farasy, ketua HMI Korkom UI, Jakarta, sudah ancang-ancang akan berdiri sendiri bila keputusan Ciloto disahkan kongres.