Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Dedi Mulyadi Tidak Gunakan Anggaran Mobil Dinas, Dialihkan ke Rumah Tak Layak Huni

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi tidak akan menggunakan mobil dinas (Mobdin) baru dan dialihkan untuk menaikkan anggaran perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga Rp50 juta.

12 Januari 2025 | 07.15 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan memberikan sambutan dalam rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Barat 2024 di Bandung, Jawa Barat, 9 Januari 2025. KPU Jawa Barat menetapkan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan perolehan suara sebanyak 14.130.192 atau unggul 62,22 persen. ANTARA/Novrian Arbi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Depok - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi tidak akan menggunakan mobil dinas baru untuk mobilitasnya. Anggaran itu dialihkan untuk menaikkan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni hingga Rp 50 juta. Hal tersebut disampaikan Dedi saat di Lapangan White House Premiere, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Depok, Sabtu malam, 11 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dedi mengatakan perlu menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Standar rumah layak huni di Jawa Barat akan ditetapkan Rp 50 juta per unit.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dedi menjelaskan agar kebijakan tersebut terlaksana, ia meminta agar wali kota yang dilantik nanti bersama dirinya tidak menggunakan mobil dinas baru. "Insya Allah bareng-bareng sama saya nanti enggak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakailah yang lama saja kita punya mobil sendiri, alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok," kata Dedi.

Dedi mengatakan banyak sejumlah persoalan di Depok yang mesti dituntaskan oleh wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih Supian Suri - Chandra Rahmansyah jika sudah dilantik. Dia menyebut Depok sudah tidak boleh ada kemacetan. Salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan itu dengan membangun fly over.

"Dan fly over-nya itu nanti menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat selesai ini. Kedua, menyelesaikan masalah sampah. Tiga, menyelesaikan masalah pendidikan biar anak Depok semuanya sekolah tamat SMA," kata Dedi.

Masalah lainnya, lanjut Dedi, Depok harus menyelesaikan seluruh problem jalan lingkungan serta menata seluruh situ atau danau. "Embung-embung di Depok menjadi tempat wisata bagi warganya, biar seluruh warga Depok bahagia," tutur Dedi.

Dedi juga meminta agar wali kota tiap pagi bersepeda dan keliling gang menemui warga Depok, bukan pada saat butuh atau pemilu saja menemui masyarakat.

"Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita, kita datang untuk menghampiri mereka. Biar nanti rakyat Depok percaya," ucap Dedi.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus