Dendam Lama Berbuah Panja

PERTEMUAN itu digelar 21 Agustus 2009 di kantor Ketua Mahkamah Konstitusi. Tuan rumah, Mahfud Md., menerima tamunya, dua personel Badan Pengawas Pemilihan Umum: Nur Hidayat Sardini dan Bambang Eka Cahya Widodo. Satu jam sebelum azan magrib, Nur menyorongkan dua surat berkop Mahkamah yang diduga palsu. ”Mahfud bilang, ‘Masih ada lagi, to?’,” kata Nur, menirukan Mahfud, Senin pekan lalu.

Kesimpulannya, kata Nur, ada lebih dari satu surat Mahkamah yang dipalsukan. Kemungkinan besar surat itu digunakan untuk meloloskan calon legislator tertentu. Salah satu kasus yang mencuat adalah gagalnya Dewi Yasin Limpo, calon dari Partai Hati Nurani Rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Diduga ada surat palsu dari Mahkamah Konstitusi yang menambah perolehan suara Partai Hanura sehingga Dewi bisa lolos. Belakangan, surat palsu itu terungkap. Dewi urung dilantik.

Awal Juni, Mahfud melapor ke Markas Besar Kepolisian RI soal pemalsuan surat itu. Satu nama yang disebut Mahfud adalah bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati Baharuddin. Kini Andi menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat.

Bagai kena getahnya, Selasa pekan lalu Komisi Pemilihan Umum dikepung anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menyalahkan Komisi Pemilihan karena sempat menjadikan surat palsu itu sebagai dasar penetapan calon terpilih. ”Komisi Pemilihan tak profesional,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain. Ketua Komisi Pemilihan Abdul Hafiz Anshary mengaku pada 2009 telah membentuk tim untuk menyelidiki pemalsuan surat. Hasilnya, ”Tak ada orang kami yang terlibat,” ujarnya.

Tak percaya hasil pemeriksaan Komisi Pemilihan, rapat internal Komisi Pemerintahan memutuskan pembentukan Panitia Kerja Mafia Pemilihan Umum. Arif Wibowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan Panitia Kerja akan berupaya membongkar pemalsuan surat. Tapi Panitia Kerja juga akan memperluas penyelidikan ke seluruh kecurangan dalam pemilihan umum. ”Mulai verifikasi partai politik sampai surat palsu,” kata Arif.

Menurut Arif Wibowo, hampir tak ada perdebatan alot dalam pembentukan Panitia Kerja. Sebagian partai politik—selain Demokrat, pemenang pemilihan umum—bagai menyimpan dendam kepada Komisi Pemilihan, yang tak kunjung diganti meski Panitia Khusus DPR periode lalu telah merekomendasikan penggantian anggota Komisi Pemilihan. Arif tak membantahnya. Tapi ia menyangkal sebagian fraksi menjadikan Andi Nurpati dan Partai Demokrat sebagai target. ”Semua akan kami panggil, mulai Andi sampai Mahkamah Konstitusi. Kalau Andi kena, ya itu konsekuensinya,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ganjar Pranowo hakulyakin Panitia Kerja bisa membongkar banyak kebusukan selama pemilihan 2009. Ia meyakini masih banyak surat Mahkamah yang dipalsukan. ”Saya duga pemalsuannya lebih banyak yang untuk DPRD karena lebih tak terawasi,” ujarnya.

Badan Pengawas justru mempertanyakan niat DPR itu. Musababnya, kasus ini sudah diteriakkan setelah pemilihan usai. ”Panitia Kerja sifatnya pasti politis,” ujar dia. Tapi anggota Komisi Pemilihan, I Gusti Putu Artha, justru mendukung pembentukan Panitia Kerja. ”Panitia ini harus membongkar permasalahan sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Andi Nurpati, yang disebut terlibat dalam pemalsuan surat, yakin kinerjanya tak melanggar aturan. Ia mengaku siap menghadapi ”dendam lama” para legislator. ”Saya akan hadir jika diundang,” ujarnya. Begitu pula dengan panitera Mahkamah Konstitusi, Zainal Arifin Hoesein, yang namanya tercantum dalam surat yang diduga palsu. ”Saya tidak ada hubungannya, tapi saya siap datang,” ujarnya.

Pramono