Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak atau sidak pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan mengatakan belum ada jadwal atau titik mana yang akan dikunjungi. Namun, Prabowo berpesan akan mengunjungi titik makan bergizi gratis secara mendadak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” kata Hasan Nasbi saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2025.
Hasan mengatakan belum bisa menyampaikan evaluasi pelaksanaan program unggulan pemerintah itu karena baru digelar hari pertama. Evaluasi akan diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.
Kendati demikian, tim Komunikasi Kepresidenan bersama jajaran kabinet sudah mendatangi beberapa titik di Jabodetabek, antara lain Halim Perdana Kusumah, Cakung, Palmerah, Depok, Bogor, dan Karawang.
Hasan mengatakan pelaksanaan di dapur makan bergizi gratis sudah sesuai SOP. Misalnya, petugas tetap menjaga sanitasi dengan memakai alas kaki, penutup rambut, dan masker ketika di dapur.
“Dan di dalam dapurnya, kompartemenisasinya sudah tersusun dengan baik. Jadi mana tempat penyimpanan barang, mana tempat mempersiapkan bahan makanan, mana tempat memasak, mana tempat menghidang ke dalam tray (nampan), dan mana jalur untuk membawa tray ke mobil distribusi,” ujar Hasan. “Kalau dari sisi dapur tadi sejauh yang kita lihat itu bagus sekali.”
Program makan bergizi gratis yang dicanangkan Prabowo digelar serentak hari ini. Program ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi di Indonesia dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasikan program ini, merilis 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur umum. SPPG tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Adapun Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.
SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Foto 
