Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menanggapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menyinggung ihwal etika penyelenggaraan pemerintahan kala NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mempertanyakan ukuran etika yang dimaksud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ali, etika ini dapat dilihat dari kepatuhan dan loyalitas Partai NasDem selama berada dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. Dia menyebut partainya tidak pernah melanggar maupun melawan kebijakan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita bicara etika itu, ukurannya apa? Ukurannya adalah pernahkah NasDem melanggar kebijakan pemerintah? Etika dalam koalisi, NasDem pernah nggak melawan kebijakan pemerintah? Rasanya enggak pernah,” kata Ali saat dihubungi, Senin, 24 Oktober 2022.
Ia menegaskan jika pengusungan Anies sebagai Capres murni untuk Pilpres 2024. Menurut dia, pendeklarasian Anies ini tidak bisa serta-merta diartikan bahwa Partai NasDem melawan pemerintah.
Baca juga: Ungkap Pertemuan dengan Jokowi di Istana, Anies Baswedan: Terima Kasih atas Support Beliau
Adapun Partai NasDem disebut-sebut bakal menjalin koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai tersebut saat ini merupakan partai oposisi pemerintah.
Ali pun kembali menegaskan jika koalisi ini terbentuk, maka akan difokuskan untuk 2024. Dia mengatakan koalisi ini tidak akan mengganggu posisi NasDem yang berada di lingkaran koalisi pemerintah.
“Koalisi untuk 2024, bukan untuk melawan pemerintah. Siapa bilang itu akan menggalang kekuatan oposisi?” kata dia.
Menurut Ali, bisa jadi pascakoalisi bersama partai oposisi terbentuk, maka serangan-serangan kepada pemerintah selama ini bakal melunak. Ia menyayangkan ada pihak yang langsung menuding bahwa NasDem berupaya mengganggu stabilitas partai koalisi pemerintah.
“Bisa jadi setelah berkoalisi dengan oposisi, partai-partai yang awalnya nyerang pemerintah jadi lebih soft? Apa enggak mungkin? Kan bisa saja. Janganlah kita menunjuk hidung orang, merasa lebih loyal, pasti waktu akan menjawab itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyinggung soal etika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, di tengah sibuknya persiapan G20 dan upaya pemulihan ekonomi, NasDem malah menggalang kekuatan partai oposisi dan mendeklarasikan sosok Capres yang dinilai antitesa dari kepemimpinan Jokowi.
“Mari bayangkan ketika Pak Presiden Jokowi sedang konsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian mengatasi masalah ekonomi, lalu di dalam bagian koalisi pendukung Presiden ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” kata Hasto di Jakarta Pusat, Minggu, 23 Oktober 2022.
Menurut dia, etika penyelenggaraan pemerintahan ini tidak bisa dikesampingkan. Hasto menjelaskan, Jokowi kerap menggelar rapat terbatas bersama jajaran kabinetnya dan menyampaikan hal-hal bersifat rahasia.
“Ini menimbulkan etika di dalam pemerintahan negara karena hal-hal yang dibahas dalam rapat kabinet terbatas sifatnya sangat rahasia, yang selama ini terus dikritisi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Hasto, Presiden Jokowi memerlukan jajaran kabinet yang solid dan tidak membawa kepentingan Pilpres. Dia menyebut jajaran kabinet mesti berorientasi untuk membawa keberhasilan yang dampaknya dirasakan masyarakat, alih-alih untuk partai tertentu.
“Diperlukan jajaran suatu kabinet yang solid, yang terlepas dari tarik-menarik kepentingan Pilpres. Orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk partai. Karena Menteri yang sudah bergabung dengan Presiden sepenuhnya jadi pembantu Presiden,” kata dia.
Foto 
