Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Usman Muhammad Tokan mengatakan syarat calon ketua umum PPP hanya bisa diubah lewat muktamar PPP. Perubahan syarat tersebut hanya berlaku untuk pemilihan ketua umum setelahnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Usman menanggapi wacana perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP agar syarat calon ketua umum diubah. Sebelumnya Pelaksana tugas Ketum PPP Muhamad Mardiono mengungkapkan hanya kader yang telah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pembahasan soal itu diserahkan sepenuhnya kepada Muktamirin, apakah tetap seperti itu atau mau diubah. DPP tidak punya hak untuk mengubahnya karena itu sudah merupakan hasil Muktamar yang lalu,” kata Usman kepada Tempo, Senin, 16 Desember 2024.
Pria yang disapa Donnie Tokan ini menyebut AD/ART hasil muktamar lalu menjadi menjadi pegangan fungsionaris partai. Hal itu, kata dia, untuk semua tingkatan sebagai pedoman dasar soal jabatan ketua umum PPP di Muktamar tahun depan.
Menurut Donnie, apabila para muktamirin tidak mengendaki perubahan, artinya mereka masih memberikan penghargaan bagi tokoh-tokoh partai yang telah berjuang membesarkan partai.
“Atau ada bahasa kawan-kawan bahwa menjadi ketum PPP adalah sosok yang sudah berdarah-darah di partai, istiqomah dan ada kepedulian serta tidak ujug-ujug,” kata Donnie.
Donnie menuturkan sah saja apabila ada muktamirin yang menginginkan perubahan. Namun, ucap Donnie, perubahan AD/ART hasil muktamar tahun depan baru bisa diimplementasikan muktamar berikutnya, bukan muktamar besok.
“Memang PPP harus membuka diri apabila tokoh-tokoh di luar partai mau bergabung ke PPP, tentunya harus mengikuti aturan organisasi,” ujar Donnie. “Semoga muktamar nanti tanpa ada cacat prosedural, cacat hukum.“
PPP akan menggelar muktamar ke-10 pada akhir April atau awal Mei 2025. Rencananya, kata Usman, muktamar akan diselenggarakan di Bali. Jadwal ini berdasarkan hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) pada 13-14 Desember 2024.
Usman juga membantah kabar mukernas membahas nama-nama yang akan maju menggantikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
“Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum," kata Romy, sapaan Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat malam, 13 Desember 2024.
Menurut dia, dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp kedua nama itu, yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan calon wakil gubernur Jawa Tengah.
Kemudian, lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
HENDRIK YAPUTRA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
