Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi bidang Pemerintahan DPR Ahmad Irawan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto soal rencana penyelenggaraan agenda pembekalan atau retreat bagi para kepala daerah terpilih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, kegiatan retreat tersebut memiliki tujuan yang bagus, terutama dalam menyelaraskan visi dan misi hingga menguatkan rasa kebersamaan di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "Kegiatan seperti ini bagus di awal pemerintahan. Tentu harus didukung," kata Ahmad melalui pesan singkat, Senin, 13 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Serupa, Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPR Rifqinizamy Karsayuda juga mendukung penuh rencana retreat bagi kepala daerah. Ia menilai, kegiatan tersebut baik untuk menguatkan relasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Rifqi menyarankan agar retreat bagi kepala daerah dapat segera diselengarakan guna menanamkan rasa nasionalisme dan loyalitas. Alasannya, agar kepala daerah terpilih memiliki bekal mumpuni sebelum menjalankan tugasnya memimpin daerah.
"Kalau bisa dua bulan sebelum pelantikan sudah dilakukan," ujar politikus Partai NasDem ini.
Rencana Prabowo bakal menggelar retreat bagi kepala daerah terpilih mulanya disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan, diperlukan adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah, sehingga diperlukan penyelarasan persepsi dengan cara menyelenggarakan retreat.
“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Namun, Yusril melanjutkan, mengenai kapan dan di mana retreat bagi kepala daerah ini akan dihelat, semua masih bergantung dengan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pemilihan kepala daerah 2024 lalu diagendakan dilantik pada 7 Februari mendatang. Sedangkan bagi bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya, dilantik pada 10 Februari 2025. Namun, saat ini terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang baru selesai disidangkan pada 11 Maret mendatang, sehingga berpotensi memperlambat waktu pelantikan.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Masa Tunggu Jemaah Haji di Sulsel Bisa Capai 48 Tahun
Foto 
