Gaduh Koalisi Minta Posisi

TAK sari-sarinya Setya Novanto dan Ade Komarudin menelepon Mohamad Suleman Hidayat dalam waktu berdekatan pada pertengahan Desember lalu. Dua politikus itu meminta bertemu dengan Hidayat, senior mereka di Golkar, "untuk mendiskusikan masalah partai".

Golkar kembali dilanda konflik setelah Setya Novanto naik lagi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir November lalu. Setya mundur pada akhir 2015 setelah rekaman permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia Tbk beredar luas. Tak sampai setahun, ia kembali ke DPR, yang kursi ketuanya sudah diduduki koleganya di Golkar, Ade Komarudin.

Beberapa hari sebelum Natal 2016, Hidayat mengundang keduanya minum kopi di rumahnya di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Menurut Hidayat, Ade mengeluhkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memberhentikannya dari jabatan Ketua DPR karena dianggap melanggar etika lantaran memfasilitasi rapat Komisi XI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Padahal mitra Kementerian BUMN di Dewan adalah Komisi VI.

Pembicaraan ketiganya kemudian lebih banyak membahas pergantian Ketua DPR. Menurut Hidayat, mereka membahas posisi Ade setelah tak lagi menjabat juru bicara parlemen. Para politikus senior di Golkar, kata Hidayat, ingin Ade masuk kabinet. "Menjadi menteri sesuai dengan kemampuannya," ujarnya Kamis pekan lalu.

Setya menimpali dengan berjanji membawa nama Ade kepada Presiden Joko Widodo jika ada perombakan kabinet jilid III. Setya tak menyanggah obrolan di rumah Hidayat itu. Ketika itu, kata dia, belum ada isu reshuffle. "Ade itu kader terbaik Golkar," ujarnya. "Apa pun posisinya, lihat perkembangan."

Sejak pertemuan itu, Hidayat tak lagi mendengar nama Ade untuk Kabinet Kerja. "Saya tak tahu apakah namanya sudah diajukan atau belum," katanya. Ade menolak menanggapi kabar tentang namanya yang diusulkan menjadi menteri.

Sejak Ade dicopot dari kursi Ketua DPR, Golkar sudah mengusulkan namanya untuk posisi duta besar. Namun usul ini mengendap tanpa kabar hingga Presiden Jokowi melantik puluhan duta besar baru.

Pertemuan Hidayat, Setya, dan Ade dengan cepat menyebar di kalangan internal partai berlambang beringin tersebut. Sejumlah politikus menceritakan kepada wartawan bahwa Presiden sedang menyiapkan perombakan kabinet. Dari situlah isu reshuffle merebak pekan lalu.

Perombakan kabinet bukannya tak dibahas di Istana Presiden. Seorang pejabat pemerintah mengatakan Presiden Jokowi sempat membicarakannya bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno akhir tahun lalu. Salah satu posisi yang akan dirombak adalah Kepala Staf Kepresidenan, yang dijabat Teten Masduki.

Presiden, menurut pejabat itu, berulang kali mengeluh bahwa peran Kepala Staf Kepresidenan sebagai lembaga monitor kementerian tak optimal. "Golkar termasuk yang mengincar posisi ini," ujarnya.

Ketika dimintai konfirmasi, Pratikno mempertanyakan asal kabar perombakan kabinet itu. Menurut dia, Presiden selalu mengevaluasi dan memantau kinerja para pembantunya. Hanya, evaluasi ini tak selalu bergantian dengan pergantian menteri. "Aku heran, kok, ada obrolan soal itu. Dari mana sumbernya?" kata Pratikno. Teten juga mengaku tak tahu tentang rencana pencopotannya.

Rencana Presiden merombak kabinet sebenarnya sudah menguat setelah unjuk rasa umat Islam pada 4 November 2016. Jokowi dikabarkan kecewa kepada bawahannya yang gagal mencegah unjuk rasa tersebut. Perombakan kabinet tertunda karena Istana Negara sibuk meredam unjuk rasa berikutnya pada 2 Desember 2016.

Salah satu nama yang dianggap gagal mencegah unjuk rasa adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Seorang politikus Partai Persatuan Pembangunan, partai Lukman, mengatakan koleganya itu tak melakukan langkah-langkah untuk mencegah unjuk rasa 4 November. Misalnya dengan mendatangi pentolan-pentolan pengunjuk rasa.

Politikus ini menuturkan, pimpinan PPP juga sudah tak mempermasalahkan jika Lukman dicopot. Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengaku tak tahu bahwa Lukman bakal dicopot dan Presiden kecewa kepadanya. "Saya tidak mendengar," ujarnya. Adapun Lukman menolak berkomentar. "Saya enggak komentar yang begitu-begitu. Saya ingin kerja saja," katanya kepada Danang Firmanto dari Tempo.

Kasak-kusuk perombakan kabinet juga disambut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyatakan partainya sudah menyusun evaluasi performa pembantu Presiden yang bisa dijadikan acuan reshuffle. Hanya, Hendrawan enggan membeberkan kementerian mana dalam evaluasi itu yang kinerjanya tak moncer.

Seorang menteri mengatakan PDI Perjuangan berkukuh agar Presiden Jokowi menggeser Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Upaya PDI Perjuangan mendongkel Rini sudah dilakukan sejak Januari tahun lalu.

Kala itu, PDI Perjuangan menjadi motor pembentukan Panitia Khusus PT Pelindo II yang merekomendasikan agar Rini tak datang ke parlemen. Hendrawan enggan mengomentari soal itu. "Saya rasa Presiden punya penilaian sendiri yang lebih komprehensif. Politik itu manajemen harapan," ujarnya.

Rencana perombakan makin santer seiring dengan kabar permintaan mundur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Seorang pejabat mengatakan Bambang pertama kali menyampaikan rencana itu dalam rapat pimpinan yang dihadiri pejabat eselon Kementerian Keuangan pada 7 November lalu.

Bambang sedang bersiap menjadi Presiden International Fund for Agricultural Development (IFAD), yang berbasis di Roma, Italia. "Sekarang sudah tahap lobi," ujar pejabat itu.

Nama Presiden IFAD bakal diumumkan pada Februari mendatang. Bambang tak menampik sedang mengincar posisi itu. Ia tengah bersaing dengan tujuh kandidat lain. Jika terpilih, otomatis Bambang akan melepas jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun ia menyangkal sudah menyampaikan pengunduran diri. "Tidak benar," katanya kepada Ayu Prima Sandi dari Tempo.

Isu reshuffle kian riuh dengan masuknya Partai Gerindra ke gelanggang. Sejak pemilihan presiden, partai yang didirikan Prabowo Subianto ini menjadi rival Jokowi. Kalah dalam pemilihan presiden, Gerindra membentuk Koalisi Merah Putih bersama Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Lawan di seberangnya adalah PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, bersama PPP. Perselisihan kedua kubu berhasil merombak Undang-Undang MD3 tentang komposisi pimpinan DPR. Dengan perombakan itu, tak satu pun politikus PDI Perjuangan yang memenangi pemilihan legislatif duduk di kursi ketua.

Belakangan, perseteruan di parlemen mencair. Apalagi Jokowi juga acap bertemu dengan Prabowo, terutama di sekitar unjuk rasa umat Islam meminta polisi menangkap Basuki Tjahaja Purnama, wakil Jokowi saat memimpin Jakarta, yang dianggap menistakan agama. Reda heboh pertemuan Jokowi-Prabowo, terbitlah isu perombakan kabinet.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono, partainya sudah ditawari empat kursi: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian, dan Kepala Staf Kepresidenan. "Orang dekat Jokowi menyampaikan tawaran itu," ujar Arief.

Sufmi Dasco Ahmad, kolega Arief di Gerindra, menguatkannya dengan mengatakan tawaran masuk kabinet itu baru sebatas lisan. Gerindra akan menyatakan sikap secara terbuka jika sudah ada tawaran resmi dari Istana Presiden.

Presiden agaknya gerah juga terhadap manuver partai. Saat rapat kabinet di Istana Bogor pada Rabu pekan lalu, ia menyinggung isu ini. Setelah mendengarkan pemaparan para menteri koordinator di sesi pembukaan rapat, Presiden meminta para pembantunya tidak mempercayai rumor tentang perombakan kabinet. "Presiden menyampaikan agar para menteri tetap bekerja seperti biasa," kata juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo.

Ketika berbicara di depan pemimpin redaksi media di Istana Negara, Jokowi kembali menegaskan tak ada reshuffle dalam waktu dekat. WAYAN AGUS PURNOMO | ISTMAN M.P. | ANDI IBNU