DANA Inpres sebanyak Rp 3,5 milyar lebih yang bakal diterima
Sulawesi Tengah dalam tahun anggaran ini tampaknya cukup
memadai. Lebih-lebih bila diingat sebagian besar gedung sekolah
yang ada di propinsi ini, negeri maupun swasta, memerlukan biaya
mahal untuk pembenahannya. Karena itulah untuk sektor pendidikan
tadi diberi biaya Rp 1 milyar lebih dari seluruh dana tadi.
Tapi berbincang perkara dana-dana Inpres, pengalaman tahun lalu
agaknya masih sulit dilupakan, khususnya bagi para angota DPRD
Sulawesi Tengah. Tahun 1976/1977 lalu, propinsi ini mendapat
dana Inpres Rp 2,5 milyar lebih. Jumlah ini belum termasuk
tambahan Rp 305 juta lebih dalam bentuk barang. Bantuan tambahan
ini, menurut Gubernur Tambunan, diberikan kepada daerah ini
karena Pemerintah Pusat menilai Sulawesi Tengah termasuk salah
satu di antara 9 propinsi yang banyak mengalami bencana alam.
Oderdil
Berdasarkan catatan memang selama tahun 1975 lampau di Sulawesi
Tengah telah terjadi tak kurang dari 102 kali kecelakaan laut,
48 kali bencana banjir, 46 kali dilanda topan, 6 kali kebakaran,
12 kali gempa bumi. Dan banyak bencana lagi. Semuanya menelan
korban 1.89 orang di luar kerugian benda yang jumlahnya tak
sedikit pula. Nah, untuk sekedar menolong akibat berbagai
bencana itulah kiranya Pemerintah Pusat memberi tambahan dana
dalam bentuk barang tadi.
Setelah ditunggu, ternyata barang bantuan tadi berupa 4.641 buah
unit pompa air merk Phoenix. Kenapa barang ini? Menurut beberapa
orang anggota DPRD"mungkin karena Pemerintah Pusat terkesan oleh
ancaman bahaya kekeringan di Sulawesi Tengah". Namun bagi para
wakil rakyat ini bukan hanya soal jenis bantuan itu yang menarik
perhatian. Juga harga yang diperhitungkan bagi tiap unit pompa
itu dinilai tak memadai. Masih menurut beberapa anggota DPRD,
dalam surat penjelasan Pemerintah Pusat disebutkan bahwa
pelaksanaan pengadaan pompa lewat bantuan Inpres ini
dikontrakkan kepada sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Harga
yang dicantumkan dalam kontrak Rp 60.000 per unit, termasuk
ongkos angkut Jakarta-Palu sebanyak Rp 2.500 dan biaya pasang Rp
15.000 tiap unit. Hingga biaya bersih yang diterima kontraktor
di Jakarta itu adalah Rp 42.500 per unit.
"Ini terlalu mahal" gerutu seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah
kepada Soeria Lasny dari TEMPO. Alasannya tentu karena barang
serupa dengan merk sama dapat dibeli di kota Palu dengan harga
Rp 27.500 per unit, termasuk ongkos pasang. ubernur Tambunan tak
menyinggung soal harga ketika berbicara soal ini di hadapan
sidang DPRD tahun lalu. Barangkali karena memang harus begitu
sesuai dengan ketentuan Jakarta. Tapi Tambunan menyebut bahwa
proyek pompa ini telah selesai 100%.
Namun menurut beberapa orang anggota DPRD yang telah melakukan
peninjauan ke pelosok-pelosok propinsi ini, tak sedikit di
antara pompa itu yang belum sampai di tempat tujuan. Bahkan
biaya pasang yang Rp 15.000 itu tak berlaku di beberapa tempat
karena ternyata dilaksanakan dengan cara gotong-royong oleh
penduduk desa. Di beberapa desa pompa-pompa itu malahan tak
digunakan lagi karena rusak, sementara onderdilnya tak mungkin
didapat di seluruh kawasan propinsi ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini