Islam milik semua tidak menututp pintu ijtihad

SELAKU amirul haj (pemimpin jamaah haji) tahun ini, yang harus "mengawal" perjalanan haji Pak Harto, mungkin Menteri Agama Munawir Sjadzali yang paling plong setelah semuanya berjalan mulus. "Karena perjalanan haji beliau lancar, dan tak ada musibah seperti tahun lalu itu," tuturnya. Dengan suguhan teh dan kurma Madinah, Senin malam pekan ini Munawir menerima Wahyu Muryadi dari TEMPO di kediamannya, untuk suatu wawancara. Petikannya: Ada yang beranggapan bahwa kepergian haji Pak Harto punya makna politis. Saya melihat ini sepenuhnya karena pribadi beliau sebagai seorang muslim, tanpa motivasi lain. Tentu saja saya bisa mengerti kalau ada yang menafsirkan: mengapa baru sekarang, setahun menjelang pemilu. Tapi saya, yang ikut poses dari permulaan, yakin beliau naik haji betul-betul sebagai seorang muslim. Namun ini bisa menimbulkan klaim bahwa Presiden milik umat Islam. Saya juga tidak setuju anggapan itu. Sebab, beliau selalu mengatakan (dirinya) sebagai kepala negara di suatu negara Pancasila. Bahwa tindakan beliau, yang juga mengindahkan aspirasi umat Islam, seperti RUUPA, kompilasi hukum Islam, pengiriman dai transmigrasi, itu kan tidak hanya sekarang. Semuanya masih sesuai dengan pernyataan beliau bahwa negara kita ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Jadi, saya yakin ini tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan politik beliau. Dan beliau tidak melupakan umat yang tidak beragama Islam. Ada yang melihat bahwa sejumlah kebijakan Pemerintah belakangan cenderung memberi angin segar kepada umat Islam. Ndak juga. Trend-nya meningkatkan fasilitas kepada masyarakat beragama, dalam melaksanakan ibadahnya. Bahwa Pak Harto ( arahnya) ke sana, itu logis, karena mayoritas masyarakat kita Islam. Tapi kan tidak ada yang bertentangan dengan UUD. Ini justru mengisi. Beliau itu kan tahu betul soal penahapan. Tahun 1983, beliau punya sasaran pokok, bagaimana agar Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas. Sebab, beliau berpendapat, sesuai dengan GBHN (waktunya) sekarang atau tidak (sama sekali). Reaksi-reaksi umat, terutama umat Islam, kan berat. Ini membuktikan, kita pegang asasnya dahulu. Jangan pakai asas lslam atau lainnya. Bagaimana Anda menilai kedekatan Pemerintah pada lslam ini? Kalau melihat cara Pak Harto dalam penahapan ini, memang beliau tidak akan bertindak sebelum waktunya. Kalau belum waktunya, jangan dulu (dilaksanakan). Sabar, kata beliau. Dengan demikian, mudah-mudahan umat Islam sudah .... Ini kan memberi pengertian, asal tidak merugikan umat lain. Dengan berlakunya peradilan agama itu, kan tidak ada umat non-lslam yang dirugikan. Di samping soal pcnahapan itu, adakah kesadaran umat Islam memany makin tinggi? Ternyata, dalam negara Pancasila Islam bisa berkembang. Tidak usah dipertentangkan keduanya. Sebab. dulu kan mereka khawatir kalau di negara Pancasila itu, Islam tak akan bebas. Justru kebalikannva. sebagaimana agama lain. Itulah yang diinginkan Pak Harto. Padahal, dulunya banyak pejabat "alergi" dengan bau serba Islam? Maka itulah kembali pada kata Nurcholish, partai politik Islam no, Islam yes. Sebab, ketika ada parpol Islam, wah ini salat, ini termasuk .... Makanya, Islam itu milik semua orang. ABRI kan punya Islam? Korpri juga. Jadi, orang tidak lagi alergi kepada Islam. Apalagi kini Islam kan agama pejabat. Buktinya, ada tarling, tarawih keliling, di rumah pejabat. Dulu (Islam) kan jadi agama orang kampung, pinggiran. Tapi kini, banyak menteri yang tablig, tak hanya menteri agama. Pemerintah (sekarang) sudah cukup merasa aman. Terbukti bila mendukung kelengkapan sarana ibadah, (hal itu) tidak akan mem buat mereka kembali pada sikap-sikap ekstrem. Kan dulu ada DI/TII, sekarang tak ada lagi. Asas tunggal Pancasila yang dipakai. Semua agama bisa berkembang, ini yang kita buktikan.