Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Semarang - Calon Gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said, berjanji akan membuat struktur pemerintahan daerah antikorupsi jika memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Ia juga akan memperbaiki sistem kartu tani yang lebih berpihak kepada rakyat Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dalam struktur pemerintahan, saya ingin mencegah perilaku korupsi. Ada tiga cara yang bisa dimasuki, pertama melalui struktur tata cara kerja. Kedua people, sumber daya manusia (SDM). Dan ketiga, kultur. Jika gubernurnya tidak korupsi dan tidak ngapusi, itu bisa jadi contoh yang baik," kata Sudirman dalam acara Musyawarah Kerja Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi di Hotel Grasia, Sabtu 3 Februari 2018.
Baca: Ketika Sudirman Said Ingin Pecahkan Mitos Jateng Kandang Banteng
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sudirman mengatakan masa pemerintahannya kelak akan menjadi momentum pertaubatan bagi pemerintahan yang korup. Hal itu sudah dilakukannya saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Jika saya jadi gubernur, saya akan mengatakan jangan korupsi, eling anak cucu, eling hak rakyat. Bayangkan jika itu diungkapkan dan dikerjakan gubernurnya, saya yakin Jateng akan berubah total. Sampun ya, mboten usah diulangi. Ampun ngapusi, ampun korupsi, hal itu akan jadi budaya," ujar Sudirman.
Sudirman juga menyinggung mengenai pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut dia, Indonesia diprediksi akan menjadi negara lima besar dengan perekonomian yang kuat. Momentum ini, kata dia, dilakukan dengan memperbaiki sumber daya alam dan energi, termasuk pangan dari menata petani.
Baca: Sudirman Said Kunjungi Eks Wagub Jawa Tengah, Ini Nasihatnya
Sudirman menilai kartu tani yang diselenggarakan di pemerintahan Ganjar Pranowo masih memiliki banyak kekurangan. "Orang punya kartu, namun ada yang tidak memenuhi syarat, seperti lahannya kecil dan masalah lainnya. Saya dapat cerita itu ketika turun ke Purwodadi. Langkah pertama, data lapangan perlu diverifikasi lagi," ucapnya.
Menurut Sudirman Said, dari kegagalan sistem data dasar yakni penyelenggaraan KTP elektronik yang gagal menjadikan data dasar petani di Jateng tidak valid. "Dari e-KTP gagal, Kartu Tani menemukan banyak masalah, maka tidak ada data yang valid. Gimana nanti bentuk perbaikannya, apakah dengan perencanaan yang baru atau model yang lama, kita lihat,"ujarnya.
Foto 
