Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kesal dengan adanya politikus terutama dari kubu oposisi yang menyebut dana kelurahan adalah program politis menjelang Pilpres 2019. Pemerintah memang berencana memberikan dana untuk kelurahan-kelurahan se-Indinesia lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi mengatakan rencana pemberian dana kelurahan ini sudah digodok lama berbarengan dengan dana desa. "Bukan hanya di desa saja yang ada dananya, tapi kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki selokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung, sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai. Saya juga heran," kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.
Presiden menyampaikan hal itu saat pembagian 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Menurut Jokowi, selain pemerintahan kabupaten yang di dalamnya ada pemerintahan desa, di Indonesia ada sekitar 100 pemerintahan kota yang memiliki kelurahan.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebenarnya telah menyetujui postur anggaran RAPBN 2019. Di antaranya berupa pengalokasian dana yang semula Rp 73 triliun menjadi Rp 70 triliun. Sisa Rp 3 triliun rencananya akan digunakan untuk dana kelurahan.
"Ini semua komitmen pemerintah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, gak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi menegaskan bahwa kehidupan bukan hanya masalah politik saja.
"Mohon maaf, segala hal dihubungkan dengan politik, padahal kehidupan tdak hanya politik saja. Ada masalah sosial, ada ekonomi, ada budaya, semuanya ada, kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik?," kata Jokowi dengan nada bertanya. "Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo," kata Jokowi.
Jokowi menuturkan di Indonesia segala hal selalu dikaitkan dengan politik. Menurut dia, banyak aspek yang sama pentingnya ketimbang politik seperti isu sosial, budaya, dan ekonomi. "Kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk mempengaruhi masyarakat," katanya.
Agar terhindar dari tipu daya politikus sontoloyo yang menyinggung dana kelurahan politis, Jokowi menyarankan agar warga memperhatikan betul mana politikus yang baik dan yang tidak. "Jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat," ujarnya.
