Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin meningkatkan jumlah penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP hingga lima kali lipat. Dia menyatakan hal itu untuk mengejar ketertinggalan rasio jumlah lulusan pascasarjana di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, kata Jokowi, lulusan S2 dan S3 di Indonesia hanya 0,45 persen dari jumlah total penduduk produktif usia 15-64 tahun. Dia mengungkapkan jumlah tersebut masih kalah dengan Vietnam dan Malaysia yang memiliki rasio 2,43 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi ingin jumlah penerima beasiswa LDPD meningkat untuk mengejar ketertinggalan tersebut. “Saya kira (penerima beasiswa LPDP) perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang,” kata Jokowi dalam Konvensi ke-29 dan Temu Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia di Surabaya pada Senin, 15 Januari 2024 yang disiarkan kanal youtube Sekretariat Presiden.
Saat ini, Jokowi mengungkapkan jumlah penerima beasiswa LPDP sudah meningkat tujuh kali lipat dibanding saat pertama kali diberikan pada 2013. Begitu pula dengan dana abadi LPDP yang awalnya Rp 1 triliun hingga menjadi Rp 139 triliun pada 2023.
Namun, hal tersebut dia rasa masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lulusan pascasarjana di Indonesia. “Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang,” ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan akan segera mengadakan rapat untuk mengambil kebijakan agar bisa mengejar ketertinggalan tersebut. “Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen ini,” ujar dia.
Kepala Negara menyatakan belum tahu dari mana pemerintah bisa mendapatkan anggaran untuk menambah lulusan pascasarjana di Indonesia. “Enggak tahu anggarannya akan didapat dari mana tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis,” kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan hal tersebut tetap harus dilakukan di tengah tekanan berat fiskal Indonesia. Alasannya, kata dia, karena sumber daya manusia akan menjadi kunci kemajuan saat terjadi bonus demografi dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Foto 
