Kabareskrim akan Segel 40 Tambang Ilegal di Gunung Halimun Salak

Kabareskrim Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menyegel 40 tambang ilegal di Gunung Halimun Salak yang jadi penyebab longsor.

11 Januari 2020 | 08.02 WIB

Perbesar

Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap menandatangani dokumen saat serah terima jabatan Kabareskrim di Mabes Polri Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. Rotasi jabatan tersebut berdasar pada Surat Telegram Polri nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penambangan tanpa Izin (Satgas Peti) Polri bakal menutup 40 titik tambang ilegal di Gunung Halimun Salak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan puluhan titik tambang ilegal itu diduga menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada kurang lebih 40 titik. Nanti kalau kami dapat, kami tutup," ujar Listyo saat dikonfirmasi pada Jumat, 10 Januari 2020.

BACA JUGA

KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Korupsi PT Timah, Saksi Sebut Penambang Timah Ilegal Jadi Alasan Terbitnya Program SHP

Kendati demikian, Satgas saat ini masih menelusuri jejak aktivis tambang ilegal tersebut. Nantinya setelah penelusuran, Polri bakal mencari pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal itu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak mencatat jumlah pengungsi akibat banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut mencapai 17.200 jiwa atau 4.368 kepala keluarga (KK). Bencana itu melanda 12 desa di enam kecamatan.