Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan atau Kemenkes membantah tuduhan intervensi dalam pemilihan ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). Rencananya, pemilihan ketua akan berlangsung dalam Musyawarah Nasional PMI yang digelar pada 8 hingga 10 Desember 2024 mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nama Agung Laksono pun muncul sebagai calon yang diusung untuk menjadi Ketua PMI menggantikan Jusuf Kalla. Narasumber Tempo yang mengetahui rencana pencalonan Agung Laksono mengatakan ada upaya intervensi dari Kementerian Kesehatan untuk mengganti Ketua PMI saat ini yaitu Jusuf Kalla. Namun, Kementerian Kesehatan membantah tuduhan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami menegaskan kembali bahwa keterlibatan Kemenkes dalam Munas PMI tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis,” ucap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman dalam keterangan resmi pada Ahad, 1 Desember 2024. Aji juga mengatakan Kemenkes menghormati independensi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan mandiri. Sehingga, kata dia, Kemenkes tidak memiliki kepentingan dalam proses pemilihan Ketua Umum PMI.
Sebelumnya, beredar surat undangan dari Komite Donor Darah Indonesia yang mengundang Ketua PMI dari seluruh Indonesia untuk hadir dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 29 hingga 30 November 2024. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum KDDI Edward Napitupulu.
“Pada kesempatan yang baik tersebut, KDDI berkomitmen mendukung Bapak DR. dr. H.R Agung Laksono menjadi calon Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Selain itu, KDDI juga menyatakan akan menanggung biaya pergi-pulang ke Jakarta beserta uang saku.
Anggota Pengurus PMI Pusat Sudirman Said menilai ada indikasi politik uang dalam undangan itu. Terlebih, menurutnya, KDDI tidak terafiliasi dengan PMI. “Kalau ada yang sampai harus berusaha keras, apalagi memobilisasi dukungan dengan iming-iming uang, mereka pasti tidak paham kultur PMI,” kata Sudirman Said ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 1 Desember 2024.
Agung Laksono membantah tuduhan politik uang dalam pencalonan dirinya sebagai Ketua PMI. “Bukan untuk money politics jual beli suara, tapi memang mereka tidak semua orang mampu sehingga mereka kumpul itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung ketika dihubungi Tempo pada Senin, 2 Desember 2024. Dia juga membantah ada intervensi dari Kementerian Kesehatan dalam pencalonannya sebagai ketua.
Ketua Pengawas KDDI itu juga mengatakan wacana pencalonan dirinya sebagai ketua muncul dari internal PMI. “Suasana batin di dalam kepengurusan PMI ingin ada perubahan, ingin ada sesuatu yang lebih segar lagi,” kata Agung.
Namun, politikus Partai Golkar itu mengatakan untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua dibutuhkan minimal 20 persen suara dari anggota PMI. Dia juga mengatakan meskipun KDDI secara struktural bukan bagian dari PMI, tapi kehadiran lembaga itu turut mendukung PMI.
Agung mengatakan sebelumnya muncul nama lain yang diusung sebagai kandidat, yaitu mantan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Namun, kata Agung, Agus batal mencalonkan diri. Dia juga mengaku latar belakanganya sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia menjadi salah satu faktor di balik munculnya dukungan untuk pencalonan dirinya sebagai Ketua PMI. “Kebetulan saya sudah selesai di Dewan Pertimbangan Presiden, kalau PMI mau mengangkat saya silakan, asal sesuai aturannya,” ujar Agung.
Foto 
