Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Dedi Mulyadi: Harus Taat pada Sistem Pemerintahan

TEMPO.CO, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret. “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah maka ketaatan kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem pemerintahan,” kata dia di Bandung, Jumat, 21 Februari 2025.

Namun, Dedi mengakui Megawati memiliki hak untuk melarang kadernya tersebut. “Kalau itu Bu Mega melarang, hak Bum Mega. Tapi yang jelas, akal orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” kata dia.

Dedi mengklaim, semua kepala daerah di Jawa Barat mengikuti retret kepala daerah yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang. “Se-Jawa Barat semuanya ikut. Semuanya ikut sampai hari ini,” kata dia.

Dedi mengaku dirinya berangkat mengikuti retret tidak menggunakan dana pemerintah provinsi. “Saya berangkat ke sana tidak menggunakan dana pemprov, baik selama di sana maupun dari pemberangkatan,” kata dia.

Dedi Mulyadi pada hari ini, Jumat, 21 Februari 2025, menghadiri serah terima jabatan gubernur antara dirinya dan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin yang dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung. Sebagian besar bupati/wali kota menghadiri acara tersebut.