Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - KPU masih menggunakan 34 provinsi sebagai syarat pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Ini dilakukan meski ada Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kalau pembentukan daerah tadi undang-undangnya belum diundangkan dalam durasi itu, ya, kami menganggap kepengurusan provinsi adalah 34 provinsi yang sekarang ini ada sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Pemilu," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, 7 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pasal 173 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebut syarat partai politik dapat menjadi peserta Pemilu 2024 salah satunya adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi.
Menurut Hasyim, kepengurusan provinsi untuk partai politik masih berpegang pada 34 provinsi, belum meliputi wilayah baru. Karena sampai saat ini, belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.
Menurutnya, sepanjang Undang-Undang Pemilu belum direvisi, tiga provinsi baru itu secara hukum belum disebut syarat pendaftaran partai politik. "Artinya itu harus diundangkan. Nah kapan diundangkan? Tergantung. Dalam konteks kepemiluan kan tergantung durasi waktu pendaftaran partai 1 sampai 14 Agustus itu," katanya.
Hasyim mengatakan, instrumen hukum pembentukan wilayah baru adalah undang-undang, dan itu dinyatakan berlaku sejak 'diundangkan'. "Bisa jadi di dalam undang-undang yang sudah diundangkan itu ada ketentuan peralihannya, bahwa berlaku efektif itu terhitung sejak berapa tahun. Karena untuk membentuk provinsi baru kan harus ada perangkat-perangkat daerah yang harus dipersiapkan," tuturnya.
Karena itu, Hasyim menyebut provinsi untuk syarat pendaftaran pemilu masih menggunakan ketentuan 34 provinsi. "Sehingga dalam pandangan KPU, karena pendaftaran partai politik itu sudah ada kerangka waktunya tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022 ini, maka jumlah provinsi atau kepengurusan provinsi yang kita maknai adalah jumlah provinsi yang eksisting selama masa pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 Agustus," ujarnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
