Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto agar gubernur dan bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Menurut dia, Indonesia harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut La Nyalla lagi, MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara. “Saya 100 persen mendukung apa yang disampaikan presiden. Kita harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa," katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 13 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menambahkan, penyempurnaan terhadap sistem asli Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945 dapat dilakukan dengan addendum. Bukan dengan cara mengganti sistem.
La Nyalla menyinggung data Kementerian Keuangan bahwa APBN 2024 tekor lebih dari Rp 400 triliun. Salah satunya, menurut La Nyalla, pasti tergerus oleh biaya pemilu dan pilkada 2024, selain untuk percepatan pembangunan IKN dan besarnya bansos karena kemiskinan.
Dia melanjutkan, sistem politik yang mahal akan melahirkan high-class economy, atau para bandar pembiaya politik. Pada akhirnya, akan mendikte kebijakan dan sistem politik suatu negara.
"Ini tentu tidak sehat, karena akan melahirkan ketidakadilan, karena republik ini seperti dikuasai segelintir orang, dan itu merusak kohesi bangsa," ujar dia.
Sebelumnya, Prabowo mengusulkan agar pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang akan memilih gubernur hingga bupati.
Menurut Prabowo, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya. "Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata dia dalam sambutannya pada Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Menurut Prabowo, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan besarnya anggaran untuk menggelar pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
"Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi," kata Prabowo.
Dia juga menyinggung banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada. Mengingat hal itu, Prabowo menyarankan perlu ada evaluasi sistem secara bersama-sama.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
