Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Lombok Utara Butuh 1300 Tenda untuk Sekolah Korban Gempa Lombok

Gempa Lombok menghancurkan hampir seratus persen infrastruktur di Kabupaten Lombok Utara. Sejauh ini baru 18 tenda yang sudah dikirim.

29 Agustus 2018 | 09.07 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Seorang pria melihat jalanan yang rusak akibat guncangan gempa berkekuatan 7,0 SR di Pelabuhan Kayangan, Lombok, 20 Agustus 2018. Bayu Wiguna/via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Mataram - Kabupaten Lombok Utara, salah satu wilayah yang terdampak gempa Lombok sejak 29 Juli 2018 menunggu kiriman tenda untuk sekolah darurat. "Sarana prasarana pendidikan semua tak bisa digunakan, kami menunggu kiriman tenda dari Kementerian Pendidikan,” kata Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar ketika menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Tanjung, Lombok Utara, Selasa sore, 28 Agustus 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lombok Utara membutuhkan sekitar 1.300 tenda untuk membuat sekolah normal kembali. “Baru 18 tenda yang dikirimkan," ujar Najmul.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Gempa Lombok yang mencapai lebih dari 800 kali sejak 29 Juli 2018, menelan korban jiwa di Kecamatan Bayan 16 orang, Kayangan 175 orang, Gangga 116 orang, Tanjung 86 orang, dan Pemenang 80 orang. Total korban meninggal dunia untuk Lombok Utara berjumlah 473 orang. Pemerintah pusat telah memberikan santunan kepada 448 ahli waris.

Gempa menghancurkan hampir seratus persen infrastruktur di kabupaten itu. “Hanya satu-dua saja yang masih bisa digunakan,” kata Najmul kepada Menteri Tjahjo dan 50 orang rombongannya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji segera memenuhi kebutuhan itu. “Kebutuhan tenda disegerakan dulu,” kata Menteri salah satu kantor camat di Pemenang. Bantuan dari asosiasi gubernur bergotong-royong diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian dan rehabilitasi di daerah itu.

Dalam kunjungan itu, Menteri menyerahkan bantuan dana stimulan operasional desa, membangun sarana prasarana kantor sebagai tempat layanan terhadap masyarakat, sebesar Rp1,25 miliar untuk 25 desa sekabupaten itu. "Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan BNPB.”

Menteri juga meminta pemerintah kabupaten menginventarisir infrastruktur dan perkantoran yang rusak akibat gempa Lombok agar rehabilitasi dilakukan segera. "Arahan Presiden adalah percepatan," ujar Menteri.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus