Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pihaknya sedang menyiapkan instruksi presiden (Inpres) untuk menyatukan komando keamanan laut di bawah Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tadi disiapkan langkah-langkahnya, dan sudah mengerucut kesepakatan-kesepakatan untuk nanti disampaikan kepada Presiden sesudah disempurnakan," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Inpres tersebut akan mengatur kewenangan Bakamla sebagai badan tunggal penjaga laut. Bakamla akan memegang koordinasi penanganan keamanan laut yang selama ini tumpang tindih dengan tujuh lembaga. Salah satunya dengan TNI Angkatan Laut, Polair, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.
"Punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses-proses penanganan di laut itu bisa diselesaikan dengan praktis tanpa melanggar hukum," ujarnya.
Menurut Mahfud, alat utama sistem senjata (alutsista) hingga sumber daya manusia tiap lembaga yang bertugas di sektor kelautan akan disatukan dan dikoordinasikan Bakamla. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebelum rancangan inpres disampaikan ke Jokowi, Mahfud berencana melakukan pertemuan antarmenteri koordinator yang membawahi tujuh lembaga tersebut. "Karena semua menko mendapat perintah untuk menyatukan koordinasi itu," ucapnya.
Foto 
