Masih tentang insiden itu

INI kedua kalinya Depdagri, yang kali ini diwakili Dirjen Sosial Politik Hari Soegiman, memanggil tujuh wakil lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jumat pekan lalu. "Kami bicarakan tiga hal: tentang keberadaan LSM, bentuk forum komunikasi LSM dengan Pemerintah, dan dasar hukum LSM," kata Hari kepada TEMPO. Dia berharap akan timbul hubungan timbal balik antara Pemerintah dan LSM. Sebenarnya, upaya mengartikan LSM pernah dibicarakan dalam seminar yang dihadiri Bank Dunia, Bappenas, Depdagri, dan para LSM lingkungan Februari 1985. Menurut Menteri KLH Emil Salim, yang dikenal mendukun ide LSM. dari sana tumbuh embrio pemikirannya tentang 10 ciri dan syarat-syarat LSM. Selain itu, hak peran serta bagi LSM dalam pengembangan lingkungan, menurut Emil, sudah ditentukan dalam UU no. 4 tahun 1982 pasal 19. Sudah politiskah LSM dalam sidang INGI lalu yang menghebohkan itu? Emil Salim, yang diwawancarai Leila S. Chudori dari TEMPO pekan lalu, tak segera menjawab. Beberapa petikan: Anda dikenal sebagai menteri yang mendukung ide dan pertumbuhan LSM. Kenapa? Ada tiga pokok yang menyebabkan LSM penting. Pertama, sebagai wahana untuk aktualisasi diri. Kekuatan LSM adalah karena mereka organisasi yang bertumpu pada kemandirian. Kedua, hadirnya LSM amat penting karena memberi warna pembangunan dari bawah. Pembangunan pemerintah terikat informasi yang terlalu umum. Kita, yang berada di Jakarta, tak tahu persis apa yang terjadi di Palu, misalnya, jika tak ada laporan. Maka, organisasi lokal jadi penting, sebab mereka selalu bekerja berdasar hasrat pembangunan yang berasal dari bawah. Ketiga, LSM menduduki posisi strategis dalam pengembangan lingkungan. Karena itu, kita masukkan hak peran serta LSM dalam UU Lingkungan pasal 19. Saya kira, LSM adalah konsekuensi logis dari perkembangan negara kita. Prinsip partisipasi sudah lama kita kenal. Kini kita meningkatkannya ke level yang lebih rasional dan modern. LSM adalah realisasi itu. Ia harus tumbuh dan berkembang, tanpa menjadi perpanjangan pemerintah dan tak pula bergantung pada pembinaan aparat pemerintah. Anda menyebut posisi LSM yang "strategis". Apa itu boleh diartikan gerak-gerik LSM bisa menjadi politis? Betul. Dalam lingkungan selalu terjadi konflik penggunaan sumber alam, karena beda kepentingan. Perbenturan ini bisa membawa mereka ke arena politik. Yang penting, penyelesaian politiknya adalah penyelesaian dari kaca mata kepentingan lingkungan. Bukan untuk sasaran lain. Jika ingin menggulingkan aparatur yang ada atau mengganti pejabat harus melalui saluran lain, yaitu DPR dan DPRD. Saluran ini mampu membicarakan masalah beleid termasuk struktur pemerintahan. Apakah menurut Pak Emil gerak LSM kini sudah menyinggung arena politik? Begini. Ada LSM yang aktif bergerak dalam lingkungan dan pembangunan nyata. Tapi ada juga LSM yang menjalankan tugas advocacy: memperjuangkan, memperkenalkan, dan memasyarakatkan ide-ide. Dalam menjalankan fungsi ini, tentu mereka harus menempuh jalur politik. Tapi sasaran akhir dari kegiatan itu harus tetap pada cita-cita mengembangkan lingkungan. Janganlah kesibukan politik advocacy akhirnya punya sasaran lain, misalnya upaya mengubah policy perdagangan. Apa konperensi INGI lalu sudah menyimpang? INGI bukanlah forum vang bicara masalah lingkungan semata. Kelihatannya, yang dibahas di sana sangat umum sifatnya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah membicarakan hal yang kemudian bisa mempengaruhi bantuan IGGI terhadap Indonesia itu baik. Janganlah pembicaraan di konperensi INGI tentang Kedungombo memberi kesempatan bagi donatur untuk menciptakan persyaratan. Ini akan jadi alasan bagi donatur untuk mengurangi bantuannya ke negara berkembang. Ini terjadi di Amerika Latin dan Afrika. Hal lain, forum INGI jangan dipakai untuk mengungkapkan masalah intern. Itu harus dipecahkan di dalam negeri. LSM Indonesia menolak bicara soal Tim-Tim dan tapol di forum INGI. Bukankah itu menunjukkan mereka tak ingin membawa urusan dalam negeri di sana? Ya. Tapi masalah Kedungombo kan lebih layak dibicarakan dengan pemerintah sendiri? Institusi yang berkepentingan misalnya Bappenas, DPR, PU, atau Depdagri, adalah tempat untuk membahas persoalan ini. Bantuan memang datang dari Bank Dunia, tapi Bank Dunia memberikannya kepada Pemerintah RI tanpa syarat. Jadi, Pemerintah memiliki wewenang untuk menggunakan uang tersebut dan tak ingin didikte Bank Dunia. Kita bayar kembali dana pokok dan bunga dan kita tak ingin embel-embelnya. Lalu, kenapa jadi mengadu ke Bank Dunia? Apa masyarakat belum pernah mengingatkan gejala di Kedungombo yang muncul sejak 1985? Laporan tentang Kedungombo sekongkret dan sejelas laporan INGI kepada Bank Dunia belum pernah kami terima. Jadi, laporan sedetail itu akan lebih baik jika dilaporkan pada Pemerintah saja. Bukan kepada pihak luar. Apa forum INGI bisa begitu berpengaruh hingga Pemerintah khawatir akan mempengaruhi bantuan IGGI? Dunia ini sudah mulai terjangkit aid fatigue atau jenuh memberi bantuan. Lihat bagaimana bantuan negara maju kepada Amerika Latin tidak kembali. Jadi, kalau saja ada alasan untuk memberi syarat, donatur akan senang. Kenapa sekarang soal ini ditangani Mendagri Rudini, dan bukan oleh Anda? Karena Pak Rudini pembina politik dalam negeri. Tambah lagi INGI itu kan bukan hanya membahas lingkungan. Saya bergerak sesuai dengan mandat, yaitu dalam bidang kependudukan dan lingkungan. UU Lingkungan pasal 19 memang bicara tentang LSM di bidang kependudukan dan lingkungan. Tentu saja, LSM nonlingkungan bisa bergerak di bidang lingkungan sesuai dengan peraturan.